MonitorUpdate.com – Kementerian Keuangan tengah dibanjiri keluhan masyarakat. Dari lebih dari 15 ribu aduan yang masuk ke hotline Lapor Pak Purbaya, sebagian besar menyorot kinerja dan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, sejak layanan Lapor Pak Purbaya dibuka, sebanyak 15.933 pesan telah diterima melalui WhatsApp di nomor 0822-4040-6600. Dari jumlah itu, 13.285 merupakan aduan masyarakat, sementara 2.459 lainnya berupa ucapan dukungan dan apresiasi.
“Ada 15.933 WA yang masuk. Yang muji-muji sekitar 2.459 pesan, sisanya sedang diverifikasi. Sepuluh aduan sudah dalam tahap tindak lanjut,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Baca Juga: Menkeu Purbaya: Pajak E-Commerce Baru Jalan Jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen
Mayoritas aduan, lanjut dia, menyoroti perilaku dan kinerja pegawai Bea Cukai, mulai dari soal pelayanan hingga etika di lapangan. Salah satu laporan bahkan menyebut adanya sekelompok pegawai berseragam lengkap yang nongkrong seharian di kedai kopi sambil berbicara soal bisnis pribadi dan aset.
“Mohon diawasi dan ditindak. Saya wiraswasta risih lihat mereka ngobrol keras-keras seharian dengan baju dinas Bea Cukai,” tulis pelapor yang dibacakan Purbaya.
Menanggapi laporan itu, Purbaya menegaskan tidak akan mentolerir perilaku pegawai yang mencoreng nama institusi.
“Kalau masih ada yang begitu, Senin depan saya pecat. Ini berarti mereka anggap saya main-main,” tegasnya.
Bisnis Dipersulit, Barang Tertahan hingga Denda Tak Masuk Akal
Sejumlah pengusaha juga melaporkan praktik-praktik tidak transparan di lingkungan Bea Cukai. Salah satu pelapor mengaku bisnis impornya kerap dipersulit, bahkan hingga menunggu pemeriksaan barang selama 34 hari dan dikenai denda berulang tanpa alasan jelas.
“Ketika diminta alasan, jawabannya tidak masuk akal. Misalnya diminta bukti negosiasi padahal sudah lengkap. Ini terjadi di hampir semua kegiatan impor saya,” bunyi pesan yang dibacakan Purbaya.
Purbaya pun langsung meminta penjelasan dari Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai. “Ini kan murid lu semua, kenapa bisa begini?” ujar Purbaya. “Nanti langsung kita cek. Pemeriksaannya mestinya tidak selama itu,” jawab Heru.
Sorotan Juga ke Rokok Ilegal dan “Cukong” Daerah
Selain aduan soal pelayanan, publik juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa cukai. Salah satu laporan dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, menuding Bea Cukai setempat hanya menindak pedagang kecil, sementara distributor besar atau “cukong” dibiarkan bebas beroperasi.
“Petugas Bea Cukai seperti tutup mata. Yang ditindak warung-warung kecil, padahal cukong besar tetap jalan,” tulis pelapor yang dibacakan Menkeu.
Menanggapi itu, Purbaya menegaskan bahwa Kemenkeu telah membentuk tim khusus yang terdiri dari staf ahli DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak untuk memilah, memverifikasi, dan menindaklanjuti setiap laporan.
“Tim ini akan mendata siapa saja orang Bea Cukai dan cukong-cukongnya di tiap daerah. Kalau nanti ada gangguan atau barang ilegal yang terhubung ke mereka, akan kita proses,” ujar Purbaya menegaskan.
Layanan Aduan Jadi Alat Bersih-Bersih Internal
Program Lapor Pak Purbaya diluncurkan sebagai bagian dari gerakan reformasi birokrasi Kemenkeu agar publik bisa langsung menyampaikan aduan tanpa perantara. Sejak diluncurkan, kanal ini menjadi indikator penting kepercayaan publik terhadap pengawasan internal di lingkungan fiskal.
Namun, derasnya keluhan yang masuk juga menunjukkan masih kuatnya kultur lama di sebagian unit Bea Cukai, terutama di lapangan.
“Kalau masih ada yang menyepelekan peringatan ini, saya anggap mereka tidak layak di Kemenkeu,” tutup Purbaya. (MU01)
