MonitorUpdate.com – Genangan air yang kembali merendam wilayah Rawa Buntu, Serpong, Senin (2/6/2025), menyoroti kembali persoalan klasik yang tak kunjung selesai di Tangerang Selatan: banjir.
Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan turun langsung ke lapangan, mengamati titik-titik kritis yang saban hujan selalu menjadi langganan air tergenang.
Kawasan RW 02 Rawa Buntu disebut sebagai lokasi dengan elevasi paling rendah, menjadi muara dari berbagai aliran air. Namun, warga bertanya-tanya, sampai kapan lokasi ini terus dibiarkan tanpa solusi permanen?
“Ini titik paling rendah, semua air mengumpul di sini. Kami akan rancang penanganan menyeluruh,” ujar Pilar. Sayangnya, rencana serupa sudah sering terdengar, namun realisasinya masih jauh panggang dari api.
Pemkot Tangsel mengklaim telah memangkas jumlah titik banjir ekstrem dari lebih dari 50 lokasi menjadi sekitar 17 titik. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebagian warga masih hidup dalam kekhawatiran setiap kali mendung menggantung.
“Sudah banyak yang terselesaikan,” kata Pilar, mencontohkan kawasan Pondok Maharta dan Kampung Bulak yang dulunya tergenang hingga se-leher. Tapi kasus Rawa Buntu menunjukkan bahwa infrastruktur dasar di beberapa titik masih belum memadai, termasuk di fasilitas publik seperti Puskesmas Rawa Buntu yang juga ikut terdampak.
Alih-alih relokasi, Pemkot berencana mencari solusi teknis seperti perbaikan drainase dan kolam retensi. Namun, pertanyaan besar mengemuka: mengapa daerah rawan banjir yang sudah dikenal sejak lama ini belum memiliki penanganan menyeluruh yang tuntas?
“Kalau lahannya terbatas dan elevasi rendah sudah diketahui sejak awal, mengapa tidak ada intervensi desain sejak pembangunan awal?” kata seorang warga yang enggan disebut namanya.
Pemkot juga melempar sebagian tanggung jawab ke pemerintah provinsi, Pemkot Tangerang, bahkan Kementerian PUPR, mengingat banjir disebut sebagai persoalan lintas wilayah. Koordinasi memang penting, namun warga berharap Tangsel tidak hanya berkutat di rapat teknis dan survei yang tak berujung.
Sementara itu, imbauan kepada warga agar tidak membuang sampah ke sungai dan tidak membangun di sempadan kembali diulang. Namun tanpa penegakan aturan dan tata ruang yang konsisten, imbauan itu tampak sebagai pengalihan beban ke masyarakat, alih-alih penyelesaian struktural. (mu01)
