MonitorUpdate.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 22 desa di tiga provinsi—Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—hilang atau rusak berat akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor.
Dari total tersebut, 13 desa berada di Aceh, 8 desa di Sumatra Utara, dan 1 desa di Sumatra Barat. Data itu disampaikan Tito dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
“Data kami menunjukkan ada desa yang hilang total sebanyak 22 desa. Di Aceh ada 13, di Sumatra Utara delapan, dan Sumatra Barat satu,” ujar Tito.
Baca Juga : Korban Banjir dan Longsor di Tiga Provinsi Tembus 1.071 Jiwa, Ratusan Masih Hilang
Selain desa yang hilang, bencana hidrometeorologi tersebut juga berdampak luas terhadap infrastruktur pemerintahan desa. Tito menyebut, tercatat 1.580 kantor desa terdampak di tiga provinsi tersebut.
Rinciannya, 1.455 kantor desa berada di Aceh, 93 kantor desa di Sumatra Utara, dan 32 kantor desa di Sumatra Barat. Kerusakan terparah terjadi di Aceh Utara dan Aceh Tamiang, yang masing-masing mencatat ratusan kantor desa terdampak.
“Paling banyak itu di Aceh Utara, lebih dari 800, kemudian Aceh Tamiang,” kata Tito.
Mendagri menegaskan, Kementerian Dalam Negeri memiliki tanggung jawab untuk menghidupkan kembali roda pemerintahan, khususnya di tingkat desa yang terdampak bencana. Pemulihan fungsi pemerintahan dinilai krusial agar layanan publik dan distribusi bantuan dapat berjalan normal.
Sebagai langkah konkret, Kemendagri akan mengirim 1.054 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah terdampak di Aceh, mulai 3 Januari 2026.
Ribuan praja IPDN tersebut akan bertugas selama satu bulan untuk membantu pendataan penduduk, administrasi pemerintahan desa, serta koordinasi penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak.
“Selama satu bulan mereka akan terjun langsung. Ini bagian dari kurikulum, semacam kuliah kerja nyata yang riil, sekaligus membantu masyarakat dan pemerintah desa,” jelas Tito.
Pemerintah berharap kehadiran praja IPDN dapat mempercepat pemulihan pemerintahan desa pascabencana, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan di tengah kondisi darurat yang masih berlangsung. (MU01)
