MonitorUpdate.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perekonomian Indonesia tumbuh 5,12 persen pada kuartal II-2025 dibanding periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy). Kenaikan ini ditopang lonjakan sektor jasa dan ekspor barang-jasa, meski awan tantangan ekonomi global masih bergelayut.
Berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku, ekonomi Indonesia pada periode April–Juni 2025 tercatat Rp5.947 triliun. Sementara menurut harga konstan 2010, nilainya mencapai Rp3.396,3 triliun.
Secara kuartalan (quarter-to-quarter), ekonomi tumbuh 4,04 persen dibanding kuartal I-2025. Dari sisi produksi, pertanian, kehutanan, dan perikanan memimpin dengan kenaikan 13,53 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah melonjak 21,05 persen.
Jika dilihat tahunan, sektor jasa lainnya menjadi bintang dengan pertumbuhan 11,31 persen. Ekspor barang dan jasa juga menanjak 10,67 persen. Adapun secara kumulatif semester I-2025 terhadap periode yang sama 2024, ekonomi tumbuh 4,99 persen.
Secara wilayah, Pulau Jawa tetap menjadi penggerak utama ekonomi nasional, menyumbang 56,94 persen terhadap PDB dengan pertumbuhan 5,24 persen.
Namun, di balik angka optimistis itu, muncul kritik dari sejumlah ekonom. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai ada kejanggalan pada data BPS, khususnya terkait pertumbuhan industri pengolahan dan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB).
“Industri manufaktur dilaporkan tumbuh tinggi, padahal Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur justru mengalami kontraksi pada periode yang sama,” ujar Bhima, Jumat (8/8).
CELIOS bahkan mengirim surat resmi ke Badan Statistik PBB (United Nations Statistics Division dan United Nations Statistical Commission) untuk meminta investigasi.
Langkah ini, kata Bhima, bertujuan menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini menjadi rujukan akademisi, perbankan, pelaku usaha, hingga UMKM.
“BPS sebagai lembaga pemerintah yang tunduk pada standar statistik internasional harus bebas dari kepentingan politik, transparan, dan menjaga integritas data,” tegasnya. (MU01)
