MonitorUpdate.com – Dari ribuan dapur program makan bergizi gratis (MBG), hanya segelintir yang memenuhi standar keamanan pangan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyebut kondisi ini sebagai “bom waktu” yang berpotensi memicu kasus keracunan massal di sekolah-sekolah.
Charles mengungkapkan, bahwa dari total 8.583 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia, hanya 34 dapur yang sudah mengantongi Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Artinya, sebanyak 8.549 dapur belum bersertifikat dan tetap beroperasi melayani jutaan anak sekolah.
Baca Juga : Ratusan Siswa Keracunan Massal MBG, Pemerintah Minta Maaf dan Janji Evaluasi
“Hanya 34 dapur yang memiliki SLHS. Fakta ini menegaskan adanya kelemahan serius dalam standar keamanan pangan program MBG. Tidak mengherankan jika dalam beberapa waktu terakhir muncul kasus keracunan massal di berbagai daerah,” kata Charles kepada wartawan, Kamis (25/9/2025).
Karena itu, Charles mendesak pemerintah agar menghentikan sementara operasional 8.549 dapur tanpa SLHS. Menurutnya, keselamatan anak-anak penerima MBG jauh lebih penting daripada target kuantitas dapur yang ingin dicapai pemerintah.
Baca Juga : 5.000 Dapur MBG Diduga Fiktif, DPR Desak BGN Buka Data ke Publik
“Dapur yang belum memiliki SLHS tidak boleh beroperasi sampai memenuhi standar yang ditetapkan. Pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan wajib memfasilitasi percepatan penerbitan SLHS,” tegasnya.
SLHS Jadi Kunci Cegah Keracunan
SLHS adalah bukti tertulis bahwa suatu dapur telah memenuhi standar baku mutu dan keamanan pangan. Sertifikasi ini diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mencegah keracunan akibat makanan olahan maupun siap saji.
Charles menilai, lemahnya pengawasan dan minimnya sertifikasi membuktikan pemerintah terlalu mengejar kuantitas tanpa memperhatikan kualitas.
“Fokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas. Pemerintah jangan hanya mengejar setoran jumlah dapur, tetapi mengabaikan keamanan pangan,” ucap politikus PDIP itu.
Usul Hentikan Penambahan Dapur Baru
Selain menghentikan dapur tanpa SLHS, Charles juga meminta pemerintah tidak menambah dapur MBG baru hingga seluruh masalah sertifikasi dituntaskan.
“Hentikan sementara penambahan dapur baru MBG hingga persoalan SLHS ini benar-benar dituntaskan,” ujarnya.
Data Kemenkes: Baru 34 Dapur Bersertifikat
Pernyataan Charles sejalan dengan laporan terbaru Kemenkes yang dikutip Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari. Per 22 September 2025, hanya 34 dari total 8.583 dapur MBG yang sudah memiliki SLHS.
“Ini contoh bagaimana satu program tidak bisa berdiri sendiri. Perlu keterlibatan lintas kementerian/lembaga. Berdasarkan data Kemenkes, dari 8.583 SPPG, hanya 34 yang punya SLHS. Sisanya, 8.549 belum bersertifikat,” kata Qodari, Selasa (24/9/2025).
Ancaman untuk Program Andalan
Program MBG adalah salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, rentetan kasus keracunan massal dan minimnya standar higienis di dapur penyedia MBG berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Charles menegaskan, pemerintah harus segera membenahi aspek kualitas agar program MBG tidak berubah menjadi bumerang.
“Keselamatan anak-anak bangsa harus didahulukan di atas kepentingan pencapaian target angka,” pungkasnya. (MU01)
