MonitorUpdate.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengungkap adanya temuan sekitar 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga fiktif. Temuan ini disampaikan dalam rapat kerja DPR bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Senin (15/9/2025).
“Di lapangan ada oknum yang menjual lokasi titik. Ternyata benar, buktinya BGN melakukan kebijakan rollback yang akhirnya ditemukan sekitar 5.000 titik fiktif,” kata Nurhadi, dikutip Jumat (19/9/2025).
Politikus Partai NasDem itu menilai temuan ini bukan masalah sepele. Ia mendesak BGN segera mempublikasikan data rinci mengenai lokasi, status pembangunan, hingga jadwal operasional seluruh SPPG.
Baca juga:Ratusan Siswa di Garut Keracunan Usai Santap MBG, Polisi Teliti Sampel Makanan
“Dengan anggaran sebesar itu, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan. BGN harus menjamin percepatan pembangunan agar hak anak-anak atas gizi tidak tertunda,” ujarnya.
BGN Bantah Istilah “Fiktif”
Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan istilah fiktif tidak tepat. Menurutnya, ribuan titik yang disebut DPR itu merupakan dampak dari kebijakan rollback atau reset.
“Kategori fiktif jika SPPG dinyatakan operasional dan dikirim anggaran, tapi tidak ada pelaksanaan MBG. Sementara ini bukan. Yang ditemukan 5.000 titik itu akibat rollback, karena pemesan tidak membangun dapur dalam waktu 20 hari,” jelas Dadan.
Kebijakan rollback, lanjutnya, justru membuka kembali kuota dapur yang sempat penuh agar bisa dimanfaatkan masyarakat atau yayasan lain.
Hal senada disampaikan Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang. Ia menegaskan tidak ada dapur fiktif dalam program MBG. “Itu hanya titik yang didaftarkan secara online, tapi belum dibangun. Jadi bukan fiktif. Mereka masih menunggu atau belum tindak lanjut,” ucap Nanik.
Sistem Online dan Pengetatan Verifikasi
Nanik menjelaskan, BGN memang membuka pendaftaran titik dapur MBG secara daring agar lebih transparan. Siapa pun bisa mendaftarkan lokasi, mirip pendaftaran merek dagang. Namun, verifikasi tetap dilakukan berlapis, mulai dari cek lokasi, foto bangunan, hingga inspeksi lapangan oleh kepala SPPG di daerah.
“Kalau tidak ada tanda-tanda pembangunan, langsung kami hapus. Kalau sudah ada bangunan pun masih diverifikasi kembali. Baru setelah semua lengkap, diberikan virtual account untuk jadi mitra. Uang juga langsung dari Kementerian Keuangan, sehingga rawan korupsi bisa ditekan,” tutur Nanik.
Saat ini, BGN menutup pendaftaran dapur MBG setelah kuota penuh. Tahap awal, sebanyak 14 ribu titik sedang diverifikasi untuk memastikan pembangunan benar-benar berjalan.
(MU01)
