MonitorUpdate.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mengingatkan pemerintah agar program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak terjebak sebagai lembaga simpan pinjam semata. Ia menilai koperasi harus menjadi penggerak ekonomi produktif di desa, bukan sekadar tempat masyarakat meminjam uang.
“Sekarang bayangan masyarakat soal koperasi desa, ujung-ujungnya pinjam uang. Terutama di benak ibu-ibu. Padahal bukan itu semangatnya,” kata Nasim dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Politisi Fraksi PKB itu menekankan bahwa koperasi seharusnya menjadi sokoguru ekonomi nasional yang sinkron dengan berbagai program strategis pemerintah, mulai dari pemberdayaan UMKM, digitalisasi koperasi, hingga pembiayaan inklusif.
“Koperasi kita harus dikembangkan untuk mendorong sektor riil, bukan cuma urusan pinjam-meminjam. Semua program peningkatan kapasitas dan evaluasi kinerja juga harus diperkuat,” tegasnya.
Nasim juga menyoroti penggunaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2025. Ia meminta agar anggaran tambahan tersebut difokuskan pada program-program produktif yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa.
“Jangan cuma buat bikin koperasi secara administratif. Koperasinya hidup enggak, mati pun enggak. Harus ada dampak riil,” kritiknya.
Menurut Nasim, keberhasilan program koperasi akan menjadi bukti komitmen negara terhadap ekonomi kerakyatan. Ia mengingatkan, para anggota dewan adalah wakil rakyat yang harus mengawal anggaran agar tepat sasaran.
“Komisi VI ini dipilih rakyat, bukan presiden. Kita ingin anggaran ini bermanfaat betul untuk rakyat. Program nasional ini harus naik kelas, jangan terus-terusan di kelas tiga,” pungkasnya. (01MU)
