MonitorUpdate.com – Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyoroti pentingnya penguatan sistem pengamanan dokumen nasabah di sektor perbankan, menyusul masih ditemukannya kasus hilangnya sertifikat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan dokumen kredit penting lainnya.
Dalam kunjungannya ke Record Center milik Bank Tabungan Negara (BTN) di Bandung, Kamis, 17 Juli 2025, Yeka menyatakan bahwa pengelolaan arsip secara terpusat seperti yang dilakukan BTN merupakan langkah strategis dalam mencegah praktik maladministrasi di sektor perbankan.
“Saya mengapresiasi langkah cerdas BTN dalam memberikan rasa aman kepada konsumen bahwa dokumen penting mereka dikelola dengan baik. Ini bisa menjadi model tata kelola yang layak dicontoh oleh lembaga keuangan lainnya,” ujar Yeka.
Record Center BTN merupakan fasilitas khusus untuk menyimpan dan mengelola dokumen penting nasabah secara aman dan terkendali. Dengan sistem ini, risiko kehilangan dokumen seperti sertifikat induk atau dokumen agunan menjadi jauh lebih kecil karena aksesnya terbatas dan diawasi ketat.
Yeka mengungkapkan bahwa banyak sengketa KPR bermula dari dokumen yang hilang atau tidak tertata dengan baik, termasuk yang melibatkan dugaan kecurangan oleh oknum pegawai bank. Dalam konteks itu, ia menilai sistem pengarsipan BTN sebagai contoh praktik baik yang patut diterapkan di industri perbankan nasional.
“Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi menyangkut perlindungan hak konsumen dan kepastian hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Credit Operation Division Head BTN Adee Indriana D menuturkan bahwa Record Center BTN tidak hanya menjadi wujud komitmen bank dalam menjaga keamanan dokumen agunan, tapi juga mempercepat proses layanan kredit.
“Pengelolaan dokumen yang tertib dan aman akan mendukung akses pembiayaan perumahan yang lebih efisien. Ini sejalan dengan visi BTN sebagai mitra utama pemerintah dalam mendorong inklusi perumahan dan mendukung Program Perumahan Nasional,” kata Ade.
BTN selama ini dikenal sebagai salah satu bank dengan fokus utama pada pembiayaan sektor perumahan. Upaya memperkuat sistem pengamanan dokumen dinilai sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih akuntabel dan berorientasi pada perlindungan konsumen. (01MU)
