MonitorUpdate.com — Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar di awal masa pemerintahannya. Di tengah impian besar untuk membawa kesejahteraan rakyat, ruang gerak ekonomi justru semakin sempit.
Utang negara menumpuk, APBN terbatas, ekonomi global melambat, dan sektor swasta masih lesu. Kondisi ini membuat arah kebijakan ekonomi yang hendak dibawa Presiden Prabowo—yang cenderung ingin membumi dan menyentuh lapisan bawah—menjadi taruhan besar.
Selama satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional stagnan di angka 5 persen. Produk domestik bruto (PDB) per kapita justru turun, dari USD 5.000 menjadi sekitar USD 4.500. Angka itu jauh dari target USD 12.000 yang dibutuhkan agar Indonesia lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
Presiden Prabowo mulai mengisyaratkan perubahan haluan. Ia ingin ekonomi lebih mengalir ke bawah. Salah satu indikasinya terlihat dari peluncuran program Koperasi Merah Putih, serta upaya menyita lahan sawit milik korporasi yang diduga melanggar aturan.
Namun, perubahan haluan di tengah situasi global yang tidak stabil menyisakan pertanyaan besar: apakah Indonesia siap membelokkan arah kapal besar ekonominya saat cuaca sedang buruk?
Risiko Bukan dari Rakyat, Tapi dari Oligarki
Dalam situasi ini, risiko terbesar justru datang dari elite ekonomi—bukan dari rakyat. Jika merasa terancam, oligarki bisa “menarik rem” melalui penurunan investasi dan aktivitas usaha. Ini dapat menambah tekanan pada perekonomian nasional yang sudah melambat.
Dibutuhkan strategi transisi yang cermat. Prabowo harus menjaga keseimbangan antara reformasi dan stabilitas. Langkah-langkah populis tidak bisa dilakukan secara mendadak tanpa merangkul kekuatan ekonomi mapan.
Salah satu contoh konkret adalah kebijakan redistribusi lahan sawit sitaan. Alih-alih langsung dibagikan, lahan tersebut dapat diberikan kepada koperasi desa atau masyarakat lokal dengan tetap dikelola oleh perusahaan lama selama 10 tahun melalui sistem bagi hasil. Ini menjaga kinerja kebun tetap stabil, sambil menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil.
Pendidikan dan Wakaf Jadi Instrumen Distribusi
Gagasan lain yang tengah digodok di lingkungan Kementerian ATR/BPN adalah memberikan sebagian kebun sawit kepada lembaga pendidikan berbasis wakaf. Namun, hanya lembaga dengan badan wakaf resmi yang memenuhi syarat. Ini menjadi upaya mendorong yayasan pendidikan agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan aset.
Badan wakaf memiliki keunggulan: asetnya tidak bisa dijual, diwariskan, atau dialihkan. Hasilnya murni untuk kepentingan pendidikan jangka panjang.
Selain itu, pemerintah juga dapat mensyaratkan agar lembaga pendidikan penerima aset lebih banyak membuka jurusan sains, teknologi, bahasa Inggris, hingga komputer. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fondasi SDM di kalangan akar rumput.
Model Baru: Holding Rakyat ala PTPN?
Ide reformasi lainnya menyasar pada peran PTPN (Perkebunan Nusantara). Mantan CEO Jawa Pos Group, Dahlan Iskan, dalam tulisannya, mengusulkan agar PTPN tak lagi memiliki kebun, tapi berfungsi sebagai “holding rakyat”. Artinya, rakyat memiliki kebun, namun PTPN menjadi pembeli tetap dan pengelola pascapanen.
Model seperti ini mengacu pada konsep perusahaan global seperti Adidas dan Nike yang tidak memiliki pabrik tetapi mengelola merek dan standar mutu. Jika dijalankan, ini bisa menjadi revolusi dalam hubungan negara-rakyat dalam sektor pertanian dan perkebunan.
Menjaga Arah, Menghindari Guncangan
Perubahan arah ekonomi Indonesia memang dibutuhkan. Namun, manuver di tengah cuaca buruk membutuhkan kendali yang sangat presisi. Transisi tidak boleh tergesa, komunikasi kebijakan harus efektif, dan elite ekonomi harus dilibatkan dalam ekosistem yang baru.
Jika berhasil, Indonesia bukan hanya selamat dari badai, tetapi bisa mengubah arah masa depan ekonominya secara lebih adil dan berkelanjutan. Namun jika salah langkah, kapal besar ini bisa oleng, bahkan tenggelam—dan rakyat akan menjadi korban pertamanya.
“Kalau risiko tenggelam tidak bisa dihindari, jangan-jangan lebih baik kita tetap berada di kapal kecil… yang juga bisa tenggelam karena rebutan jadi kaptennya,” tulis Dahlan Iskan dalam penutup reflektifnya. (MU01)
________________________________________
Catatan: Artikel ini merupakan olahan jurnalistik dari opini pribadi Dahlan Iskan yang terbit pada Selasa, 5 Agustus 2025 di https://mojokerto.disway.id
