MonitorUpdate.com – Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan pejabat strategis di pemerintahan. Sebanyak 25 pejabat baru dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025), mulai dari wakil menteri, kepala badan, hingga gubernur Papua dan sejumlah duta besar. Langkah ini menandai perombakan besar pertama di periode awal pemerintahannya.
Dalam upacara pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Prabowo memimpin langsung pembacaan sumpah jabatan. Para pejabat baru tersebut diangkat berdasarkan enam Keputusan Presiden (Keppres), antara lain Keppres Nomor 108P Tahun 2025 tentang Pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan 2025–2030, serta Keppres Nomor 32M Tahun 2025 tentang pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Prabowo saat memimpin sumpah jabatan yang diikuti para pejabat.
Baca Juga: Prabowo Tambah Dua Asisten Khusus, Fokus Perkuat Analisa Data dan Kebijakan
Pelantikan ini mencakup sejumlah posisi strategis yang dinilai penting dalam menggerakkan agenda reformasi birokrasi dan pembangunan nasional.
Salah satu sorotan tertuju pada pengangkatan Matius Fakhiri sebagai Gubernur Papua dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen sebagai wakilnya, menggantikan pejabat sebelumnya. Penunjukan keduanya diharapkan mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia yang kini tengah berfokus pada percepatan otonomi khusus.
Di jajaran kabinet, Prabowo melantik Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benyamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Keduanya disebut akan memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam urusan pemerintahan daerah dan transformasi layanan kesehatan nasional.
Selain itu, Prabowo menunjuk Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), lembaga baru yang diharapkan dapat mengawasi kinerja dan tata kelola perusahaan pelat merah secara lebih independen. Ia akan didampingi oleh dua wakil kepala, Aminudin Maruf dan Teddy Barata.
Untuk mempercepat pembangunan di Papua, pemerintah juga membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui Keppres Nomor 110P Tahun 2025.
Komite ini diketuai Velix Vernando Wanggai dan beranggotakan sepuluh tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk John Wempi Wetipo, Paulus Waterpauw, dan Gracia Josaphat Jobel Mambrasar. Pemerintah menilai, kehadiran komite ini akan memperkuat sinergi pusat-daerah dalam pembangunan Papua.
Di sektor keuangan, Prabowo mengangkat Anggito Abimanyu sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia akan bekerja bersama Farid Azhar Nasution (Wakil Ketua) dan empat anggota lain: Doddy Zulverdi, Ferdinan Dwikaroja Purba, Suminto, dan Aida S Budiman.
Selain posisi strategis tersebut, dua nama juga menarik perhatian publik: Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra, yang dilantik sebagai Asisten Khusus Presiden. Dirgayuza bertugas di bidang komunikasi dan analisa kebijakan, sementara Agung menangani analisa data strategis di lingkungan Istana.
Pelantikan serentak ini menandai langkah konsolidasi awal pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat fondasi birokrasi dan percepatan pembangunan nasional.
Namun, sejumlah pengamat menilai, efektivitas jajaran baru ini akan diuji dalam waktu dekat, terutama dalam menjawab tantangan ekonomi, birokrasi, dan percepatan pembangunan di Papua yang kerap tertunda.
(MU01)
