MonitorUpdate.com — Indonesia kehilangan salah satu pemikir strategis militer paling berpengaruh pasca-Reformasi. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Agus Widjojo wafat pada Minggu malam, (8/2/ 2026). Kepergian Agus meninggalkan duka mendalam sekaligus catatan penting tentang arah profesionalisme TNI dan demokrasi sipil.
Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini menyebut Agus Widjojo sebagai perwira intelektual langka yang berperan besar mendorong demokratisasi militer dan mengakhiri era Dwifungsi ABRI.
Baca Juga: Usulan “Pilkada Jalan Tengah” Menguat, Rektor Paramadina Nilai Pilkada Langsung Sarat Politik Uang
“Indonesia kehilangan seorang pemikir strategis negara yang lengkap dan komprehensif. Sosok seperti Agus Widjojo belum tentu ada penggantinya,” kata Didik dalam pernyataan tertulis, Senin (9/2/2026).
Jejak Intelektual di Tubuh Militer
Didik mengaku pertama kali mengenal Agus Widjojo pada awal 1990-an, saat bersama Dipo Alam terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan Seminar Angkatan Darat II di Bandung. Saat itu, Didik baru menyelesaikan studi doktoralnya dan aktif mengembangkan pemikiran ekonomi politik.
“Pertemuan intensif selama beberapa hari memberi kesan kuat bahwa Agus Widjojo adalah jenderal dengan kapasitas intelektual yang sangat matang, fasih membaca perubahan zaman, baik dari sisi politik maupun militer,” ujar Didik.
Komunikasi keduanya terus berlanjut dalam berbagai forum diskusi, seminar, hingga media sosial. Didik menilai Agus sebagai figur yang mampu menjembatani dialog sehat antara militer dan intelektual sipil, sesuatu yang jarang ditemukan di kalangan perwira tinggi.
“Kalangan intelektual sipil merasa nyaman berdialog dengan Agus Widjojo. Ia santun, terbuka, dan konsisten menjunjung profesionalisme TNI serta supremasi sipil,” katanya.
Arsitek Intelektual Reformasi TNI
Dalam konteks Reformasi, Agus Widjojo dikenal luas sebagai salah satu arsitek intelektual pengakhiran Dwifungsi ABRI, sebuah konsep yang selama Orde Baru menempatkan militer dalam peran sosial-politik praktis.
Menurut Didik, pemikiran Agus sangat tegas: militer yang profesional justru lahir dari sistem demokrasi, bukan dari kekuasaan politik.
“Baginya, keterlibatan militer dalam politik praktis justru melemahkan profesionalisme TNI. Militer harus menjadi benteng pertahanan negara, bukan penjaga kekuasaan,” tegas Didik.
Agus Widjojo berpandangan bahwa kekuasaan politik sepenuhnya berada di tangan sipil yang dipilih secara demokratis, sementara institusi militer tunduk pada konstitusi dan hukum. Prinsip ini, menurut Didik, menjadi fondasi penting bagi demokrasi modern.
Langkanya Tentara Intelektual Hari Ini
Didik menempatkan Agus Widjojo dalam jajaran perwira intelektual Indonesia, sejajar dengan tokoh seperti Sajidiman Suryohadiprodjo, Susilo Bambang Yudhoyono, ZA Maulani, hingga Prabowo Subianto. Namun ia menyayangkan bahwa pada generasi perwira TNI saat ini, figur dengan karakter intelektual sekuat Agus semakin sulit dikenali.
“Di kalangan jenderal dan perwira sekarang, kita sulit menemukan tentara intelektual seperti Agus Widjojo dan kawan-kawan,” ujarnya.
Sebagai Gubernur Lemhannas RI, Agus Widjojo terus menyalurkan gagasan strategis kepada elit pemerintahan. Lemhannas di bawah kepemimpinannya diposisikan sebagai dapur pemikiran negara, yang membentuk cara pandang elite dalam memahami dinamika masyarakat modern, civil society, geoekonomi, dan geopolitik global.
“Pendek kata, intelektualisme Agus Widjojo itu utuh. Ia bukan hanya prajurit, tetapi pemikir negara,” pungkas Didik. (MU01)
