Bane Raja Manalu Ingatkan TVRI, RRI, dan Antara: Jangan Kalah Cepat di Era AI

Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu. (Foto: dok. waspada online)
Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu. (Foto: dok. waspada online)

MonitorUpdate.com – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengingatkan lembaga penyiaran publik untuk tidak tertinggal dalam arus transformasi digital. Dalam kunjungan kerja reses ke TVRI, RRI, dan LKBN Antara di Semarang, Jumat (20/2/2026), ia menekankan pentingnya adaptasi teknologi dan penguatan fungsi edukasi publik di tengah persaingan media berbasis artificial intelligence (AI).

Dalam pertemuan tersebut, Bane menyoroti paparan dari Radio Republik Indonesia (RRI) terkait tantangan sumber daya manusia (SDM) dan adaptasi teknologi. Ia menilai, alasan keterbatasan SDM tidak lagi sepenuhnya relevan di era digital.

“Kalau masih bisa diatasi, berarti itu bukan kendala. Teknologi seperti artificial intelligence sudah sangat maju. Broadcaster bisa memanfaatkan AI untuk meningkatkan kualitas tampilan dan produksi,” ujarnya.

Baca Juga: OJK–OECD Sepakat Perkuat Aturan AI dan Aset Digital

Menurutnya, lembaga penyiaran publik harus lebih adaptif dan inovatif agar tetap kompetitif di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin digital.

Selain aspek teknologi, Bane juga menyinggung pengelolaan media sosial TVRI, RRI, dan LKBN Antara yang dinilai belum optimal. Ia menilai konsistensi publikasi konten menjadi indikator penting keseriusan transformasi digital.

“Media itu tidak pernah libur, 24 jam. Tapi saya lihat ada hari-hari di mana tidak ada postingan sama sekali. Kalau mau merebut pasar, harus serius,” katanya.

Bane menambahkan, ukuran keberhasilan strategi digital dapat dilihat dari pertumbuhan pengikut dan tingkat interaksi publik (engagement rate). Ia menyebut bahkan media digital tanpa wajah mampu menjangkau jutaan audiens dan menciptakan dampak ekonomi.

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah lembaga penyiaran publik dalam mempromosikan UMKM dan program pemerintah. Namun, ia menekankan pentingnya penguatan fungsi edukasi, khususnya terkait program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan ultramikro.

“Tidak hanya menampilkan produk UMKM, tapi juga menjelaskan cara mengakses KUR, syaratnya, dan kategorinya. Informasi dasar ini sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Bane, masih banyak masyarakat yang belum memahami skema KUR, sehingga media publik perlu mengambil peran lebih aktif sebagai jembatan informasi antara negara dan warga.

Ia memastikan Komisi VII DPR RI akan menjadikan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi ke depan.

“Kami mengapresiasi kerja keras yang sudah dilakukan. Tapi ke depan harus lebih strategis dan relevan dengan kebutuhan publik,” pungkasnya. (MU01)

Share this article