Banjir Aceh–Sumatera Meluas, Pemerintah Tegaskan Tak Perlu Bantuan Asing

Mensesneg Prasetyo Hadi. Foto: ist
Mensesneg Prasetyo Hadi. (photo: ist)

MonitorUpdate.com – Pemerintah memastikan belum membutuhkan bantuan luar negeri untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Seluruh kebutuhan darurat disebut masih dapat dipenuhi dengan sumber daya dalam negeri.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hal itu saat mendampingi Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).

Menurutnya, sejumlah negara sahabat telah menyampaikan simpati hingga menawarkan bantuan, namun pemerintah menilai kapasitas nasional masih mencukupi. “Banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat.

Baca Juga: Banjir dan Longsor di Sumatra Picu Kerugian Rp 6,28 Triliun, Celios Ingatkan Risiko Deforestasi Sawit dan Tambang 

Baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan, kami mengucapkan terima kasih. Namun demikian kita merasa bahwa pemerintah masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menegaskan penanganan di lapangan berjalan sesuai kebutuhan, mulai dari logistik pangan hingga distribusi bahan bakar. Pemerintah, kata dia, telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengamankan suplai BBM ke wilayah yang aksesnya terisolasi.

“Dari sisi pangan, stok cukup. Untuk BBM, kami koordinasi dengan Pertamina agar pasokan tetap tersalurkan, termasuk melalui mekanisme nonkonvensional. BBM bahkan diupayakan bisa didropping dari udara menyesuaikan kondisi bencana,” katanya.

Selain logistik, pemerintah mengandalkan Dana Siap Pakai (DSP) sebagai pembiayaan utama penanganan darurat. Hingga dua hari terakhir, DSP tercatat berada pada kisaran lebih dari Rp500 miliar untuk penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

“Kalau sampai dua hari lalu, DSP masih di kisaran Rp500 miliar sekian,” tutur Prasetyo.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar anggaran ditambah bila kebutuhan lapangan meningkat. Hal itu termasuk alokasi bagi kementerian dan lembaga terkait penanganan dampak bencana.

“Bapak Presiden memberikan instruksi langsung, apabila DSP perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, BNPB dan berbagai instansi terkait masih melakukan operasi penanganan darurat, termasuk pembukaan akses yang terputus dan percepatan distribusi bantuan ke wilayah terdampak. Pemerintah mengklaim seluruh kebutuhan dasar masyarakat perlahan terpenuhi, meski sejumlah titik masih mengalami hambatan cuaca dan logistik. (MU01)

Share this article