MonitorUpdate.com — Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menegaskan pentingnya ketelitian dan kehati-hatian bagi para camat dan lurah dalam mengurus administrasi pertanahan di wilayahnya. Langkah ini dinilainya krusial untuk memastikan hak warga terlindungi dan pelayanan publik berjalan sesuai aturan.
Pesan itu disampaikan Benyamin saat memimpin Rapat Koordinasi Camat dan Lurah Bidang Administrasi Pertanahan di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangsel, Senin (27/10/2025).
“Persoalan pertanahan ini sering terjadi karena aparat di lapangan lupa aturannya seperti apa. Padahal aturannya jelas,” ujar Benyamin usai rapat.
Dalam arahannya, Benyamin meminta seluruh jajaran kecamatan dan kelurahan untuk memperkuat pemahaman terhadap peraturan pertanahan agar tidak terjadi kesalahan administratif.
Menurutnya, aparatur wilayah merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam urusan pertanahan, mulai dari verifikasi dokumen hingga menjadi saksi dalam pembuatan akta jual beli.
“Ada banyak persyaratan yang harus diteliti. Tidak bisa sembarangan. Semua harus dipastikan benar dan sesuai prosedur,” tegasnya.
Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik
Selain membahas urusan pertanahan, Benyamin juga menekankan pentingnya efisiensi dan keseimbangan dalam pengelolaan anggaran daerah tahun 2025–2026.
Ia mengingatkan seluruh perangkat wilayah untuk memahami arah kebijakan keuangan daerah agar program pembangunan berjalan selaras dengan kemampuan fiskal Pemkot Tangsel.
“Kita harus menyeimbangkan APBD. Ini penting agar para lurah dan camat tahu arah kebijakan di tahun 2026, sehingga langkah mereka bisa terukur dan efektif,” ujar Benyamin.
Ia juga menyoroti pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang telah diserahkan ke pemerintah. Menurutnya, lahan-lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik seperti area parkir, ruang terbuka hijau, hingga kegiatan sosial, asalkan sesuai ketentuan hukum.
“Lurah dan camat harus paham tugas, fungsi, dan kewenangannya. Prinsip kehati-hatian wajib dipegang dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan tanah dan aset publik,” tambahnya.
Sinergi untuk Rakyat
Melalui koordinasi rutin ini, Pemkot Tangsel berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah kota dan perangkat wilayah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah terus bekerja untuk rakyat, memastikan setiap kebijakan daerah benar-benar memberi manfaat langsung bagi warga Tangerang Selatan. (Advetorial)
