MonitorUpdate.com – Pemerintah Kabupaten Jember mulai mengubah haluan pembangunan. Tak lagi sepenuhnya bertumpu pada APBD dan APBN, Bupati Jember Muhammad Fawait membuka opsi pembiayaan kreatif atau creative financing untuk mendongkrak infrastruktur dan ekonomi daerah.
Pernyataan itu disampaikan Fawait saat menerima delegasi Kementerian Keuangan bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di Pendopo Wahya Wibawagraha, Jumat (13/2/2026).
“Kita tidak boleh lagi hanya bergantung pada APBD dan APBN. Ada instrumen pembiayaan yang sah dan produktif yang bisa kita manfaatkan. Tetapi prinsipnya jelas, kita hanya mengambil kredit yang menghasilkan nilai tambah bagi daerah,” tegas Fawait.
Baca Juga: Perda Pasar Rakyat dan APBD 2026 Disahkan: Tangsel Siapkan Langkah Berani Hadapi Koreksi Anggaran
Langkah ini menandai babak baru strategi fiskal Jember di tengah keterbatasan ruang anggaran daerah dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan infrastruktur.
Kredit Produktif, Bukan Beban Fiskal
Fawait menekankan perbedaan antara kredit konsumtif dan kredit produktif. Menurutnya, kredit konsumtif hanya menjadi beban fiskal jangka panjang, sementara kredit produktif harus mampu membiayai dirinya sendiri melalui peningkatan pendapatan dan kualitas layanan publik.
Salah satu sektor yang disasar adalah pengembangan Rumah Sakit Daerah (RSD). Pemkab menargetkan RSD bertransformasi menjadi pusat rujukan yang mandiri secara finansial.
Data kinerja rumah sakit menunjukkan tren positif. Angka keterisian tempat tidur tinggi dan pendapatan melonjak dari Rp15 miliar menjadi Rp31 miliar per bulan. Lonjakan itu dinilai menjadi dasar argumentasi bahwa investasi lewat pinjaman—termasuk melalui PT SMI—masih rasional secara bisnis.
“Jika kita membangun rumah sakit melalui pinjaman ke PT SMI, fasilitas itu harus mampu membiayai operasional dan cicilannya sendiri. Inilah esensi kredit produktif,” ujar Fawait.
Namun demikian, skema pembiayaan berbasis utang tetap menyisakan tantangan. Ketergantungan pada proyeksi pendapatan layanan publik berisiko jika terjadi penurunan daya beli masyarakat atau perubahan kebijakan pembiayaan kesehatan nasional. Pemerintah daerah dituntut cermat menghitung risiko fiskal jangka menengah.
SPPG dan Perputaran Ekonomi Rp4 Triliun
Selain sektor kesehatan, Pemkab Jember membidik sektor pangan. Fawait menyebut program dapur Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi (SPPG) berpotensi menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp4 triliun per tahun di Jawa Timur, dengan Jember diproyeksikan menjadi salah satu simpul terbesarnya.
Angka tersebut dinilai sebagai peluang strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan—dari petani, peternak, hingga UMKM lokal.
“Dana yang beredar harus dinikmati masyarakat Jember. Jangan sampai hanya lewat,” katanya.
Untuk mendukung ekosistem itu, Pemkab tengah mengajukan revisi Perda guna mentransformasi Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) menjadi BUMD Pangan. BUMD ini nantinya diproyeksikan menjadi supply chain hub produk pertanian dan peternakan lokal.
Langkah ini disebut bukan sekadar soal pembiayaan, tetapi juga upaya memperkuat kedaulatan ekonomi daerah melalui integrasi rantai pasok.
Antara Peluang dan Risiko
Strategi creative financing memang membuka ruang percepatan pembangunan tanpa menunggu alokasi APBD atau APBN. Namun, pendekatan ini juga menuntut disiplin tata kelola, transparansi, serta mitigasi risiko yang ketat.
Fawait memastikan seluruh skema pendanaan akan melalui kajian mendalam sesuai regulasi dan prinsip good governance.
“Sepanjang produktif dan sesuai aturan, kita akan laksanakan demi kemajuan ekonomi Kabupaten Jember yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.
Di tengah tekanan fiskal daerah dan tuntutan percepatan pembangunan, pilihan Jember untuk berani memanfaatkan instrumen pembiayaan alternatif menjadi langkah taktis yang patut dicermati. Pertanyaannya, mampukah skema ini benar-benar menjadi mesin pertumbuhan baru, atau justru menjadi beban fiskal di masa depan? (MU01)
