MonitorUpdate.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah tudingan bahwa dirinya menyebut guru sebagai beban negara. Ia menyebut video yang beredar luas di media sosial merupakan hasil manipulasi alias deepfake dan bukan potongan utuh dari pidatonya.
Meski begitu, kritik publik tak serta-merta mereda. Sejumlah pihak menilai video itu mudah dipercaya karena sejalan dengan nada pernyataan Sri Mulyani dalam berbagai kesempatan sebelumnya.
Tercatat, pada 2018 ia pernah menyinggung sertifikasi guru yang disebutnya sering tak mencerminkan kualitas, hanya prosedur untuk mendapatkan tunjangan. Enam tahun kemudian, pada rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, ia mengusulkan kaji ulang mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Terbaru, pada Agustus 2025 di kampus ITB, Sri Mulyani kembali menyinggung beban anggaran untuk gaji dan tunjangan guru serta dosen. Ia mempertanyakan apakah semua harus ditanggung keuangan negara atau bisa melibatkan partisipasi masyarakat.
Aktivis pendidikan Retno Listyarti menilai sikap itu wajar menuai reaksi keras. “Beban anggaran pendidikan bukan sekadar angka, tapi penghargaan terhadap profesi guru,” ujarnya kepada Tempo, Kamis (21/8/2025).
Menurut Retno, pemerintah seharusnya memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang. “Kalau kualitas guru ingin meningkat, harus ada investasi serius. Pendidikan bukan biaya, melainkan modal,” katanya. (MU01)
