MonitorUpdate.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendorong pemerintah mengubah skema program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membuka dapur di sekolah-sekolah. Usulan itu ia lontarkan menyusul maraknya kasus keracunan serta dugaan kekacauan pelaksanaan MBG belakangan ini.
Menurut Said, beban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlalu berat karena harus memasak hingga 3.000 porsi setiap hari. Kondisi ini, katanya, berisiko menurunkan kualitas pengolahan makanan yang berujung pada masalah kesehatan siswa.
Baca Juga : 8.500 Dapur MBG Belum Bersertifikat, DPR: Jangan Main-main dengan Keselamatan Anak
“Bebannya terlalu berat kalau 3.000 (porsi). Lebih baik diselesaikan saja 1.000 atau pemerintah ambil langkah ekstrem: langsung dapur MBG di sekolah-sekolah,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senin (29/9/2025).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai kantin sekolah bisa direhabilitasi dan dilengkapi fasilitas sanitasi agar layak dijadikan dapur MBG. Dengan sistem ini, cakupan distribusi makanan akan lebih terbatas dan terkendali, hanya untuk siswa di sekolah tersebut.
“Kalau kantin sekolah direhab, dicek sanitasinya, lalu fokus melayani siswa di sekolah itu saja, hasilnya akan lebih baik,” jelas Said.
Selain meringankan beban SPPG, Said menekankan model dapur sekolah juga akan mendorong partisipasi guru. “Kalau langsung di sekolah, mau tidak mau, moralitas guru membuat mereka ikut terlibat dalam MBG,” ujarnya.
Meski pemerintah sudah memiliki sekitar 9.000 SPPG, Said menegaskan evaluasi menyeluruh tetap perlu dilakukan. Ia mengingatkan keselamatan siswa harus jadi prioritas utama.
“Ini menyangkut manusia, anak didik kita, yang niat Presiden adalah mencerdaskan mereka. Maka jangan sampai terjadi keracunan lagi,” pungkasnya. (MU01)
