MonitorUpdate.com — Memasuki awal 2026, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertahan di kisaran 5 persen. Namun di balik angka yang relatif stabil itu, para ekonom mengingatkan adanya tekanan global dan keterbatasan kebijakan domestik yang dapat menggerus kualitas pertumbuhan nasional.
Sejumlah lembaga kajian menilai, ekonomi Indonesia pada 2026 tidak berada dalam kondisi krisis, tetapi juga belum sepenuhnya aman. Ketegangan perdagangan global, dampak kebijakan tarif resiprokal, serta arah kebijakan moneter negara-negara maju sepanjang 2025 disebut masih menyisakan risiko yang berlanjut ke tahun ini.
Secara makro, pemerintah tetap optimistis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 diproyeksikan berada di kisaran 5–5,4 persen, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang APBN 2026. Proyeksi ini dinilai cukup positif di tengah perlambatan ekonomi global yang diperkirakan tumbuh di bawah 3 persen.
Namun sejumlah lembaga independen memberi catatan kehati-hatian. Bright Institute, misalnya, menilai perekonomian nasional berpotensi kehilangan daya dorong akibat tekanan eksternal dan ruang kebijakan domestik yang semakin terbatas. Sementara CORE Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 hanya berada di rentang 4,9–5,1 persen, lebih rendah dari target pemerintah.
“Artinya, meskipun 2026 dipandang lebih baik dibanding 2025, laju pertumbuhan tersebut belum cukup untuk mengejar target ambisius pemerintah,” demikian analisis CORE Indonesia dalam kajian terbarunya.
Baca Juga: Gen Z Sambut 2026 dengan Lebih Realistis: Stabilitas Jadi Prioritas di Tengah Tekanan Ekonomi
Di sisi lain, sektor investasi dinilai masih menjadi penopang harapan. Trimegah Sekuritas memperkirakan pertumbuhan investasi pada 2026 dapat mencapai 5,13 persen, meningkat dibandingkan estimasi 2025 yang berada di kisaran 4,81 persen. Peningkatan investasi ini diharapkan mampu menjaga penciptaan lapangan kerja dan produktivitas ekonomi.
Meski demikian, tekanan terhadap nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor risiko utama. Rupiah diproyeksikan bergerak di kisaran Rp16.784 per dolar AS secara rata-rata tahunan. Bahkan, sejumlah analis memperingatkan potensi pelemahan hingga menembus Rp17.200 per dolar AS jika pasar merespons kebijakan moneter yang dinilai terlalu longgar.
Tekanan nilai tukar tersebut berpotensi berdampak langsung pada harga impor, biaya produksi, serta daya beli masyarakat. Kondisi ini menempatkan stabilitas makroekonomi pada posisi yang rawan jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat sasaran.
Untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah memilih kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau sekitar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah perlambatan global.
Namun, langkah tersebut juga menuai perhatian. Defisit fiskal yang melebar dinilai harus diimbangi dengan belanja negara yang produktif dan tepat sasaran. Jika tidak, defisit berisiko menjadi beban jangka panjang tanpa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Para pengamat menilai tantangan utama ekonomi 2026 bukan semata menjaga pertumbuhan di angka 5 persen, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut bersifat inklusif, berkelanjutan, dan menciptakan nilai tambah. Pertumbuhan berbasis konsumsi dinilai tidak cukup untuk menjawab tekanan struktural jangka panjang.
Di tengah kondisi ekonomi yang cenderung melambat, dimensi sosial dan budaya juga dinilai ikut terdampak. Pengamat ekonomi dan kebudayaan Riri Satria menilai, setiap fase perlambatan ekonomi kerap diikuti penyusutan ruang bagi aktivitas kebudayaan. Namun, ia melihat kebudayaan justru berpotensi menjadi penyangga ketahanan sosial.
“Dalam kondisi ekonomi yang tidak sepenuhnya ramah, kebudayaan berperan menjaga kesehatan batin kolektif masyarakat, memberi ruang refleksi, dan memperkuat solidaritas sosial,” ujarnya dalam catatan terbarunya.
Menurut Riri, tekanan ekonomi juga mengubah cara masyarakat mengonsumsi dan memproduksi budaya. Aktivitas kebudayaan cenderung bergeser ke ruang-ruang komunitas dan platform digital, dengan ekspresi yang lebih sederhana namun bermakna.
Ia menilai, tahun 2026 berpotensi menjadi fase konsolidasi, bukan hanya bagi ekonomi, tetapi juga bagi perilaku sosial masyarakat. Ketenangan, kesederhanaan, adaptasi, dan solidaritas dinilai menjadi modal penting menghadapi ketidakpastian global.
“Pertumbuhan mungkin tidak spektakuler, tetapi jika dikelola dengan kehati-hatian dan empati, Indonesia tidak sekadar bertahan, melainkan menyiapkan fondasi untuk pertumbuhan yang lebih bermakna,” ujarnya.
Dengan demikian, ekonomi Indonesia pada 2026 berada di persimpangan antara stabilitas dan tantangan. Angka pertumbuhan yang relatif terjaga memberi ruang optimisme, namun tekanan global, nilai tukar, dan kualitas belanja negara akan menjadi penentu apakah pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat luas. (MU01)
