Ekonomi Digital RI Melonjak di 2026, Nilai Besar tapi Siapa yang Benar-Benar Untung?

Gambar Ilustrasi
Gambar Ilustrasi

 

MonitorUpdate.com — Indonesia resmi memasuki 2026 sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN, dengan nilai ekonomi digital nasional diproyeksikan mencapai USD 130–150 miliar. Angka ini menempatkan Indonesia di atas Thailand dan Malaysia, didorong masifnya pertumbuhan e-commerce, fintech, dan layanan digital. Namun, di balik lonjakan nilai tersebut, muncul pertanyaan krusial: siapa yang paling diuntungkan dari pertumbuhan ini?

Data transaksi menunjukkan geliat yang tak terbantahkan. Sepanjang 2025, volume pembayaran digital tumbuh lebih dari 30 persen secara tahunan, dengan miliaran transaksi mengalir setiap hari melalui platform digital. Masyarakat kian bergantung pada aplikasi, dompet digital, dan ekosistem daring untuk kebutuhan ekonomi harian.

Meski demikian, jika ditarik ke konteks global, posisi Indonesia masih relatif kecil. Pada 2026, ekonomi digital dunia diperkirakan bernilai sekitar USD 28 triliun. Artinya, Indonesia memang raksasa di Asia Tenggara, tetapi masih pemain menengah di panggung global—dengan tantangan besar dalam penguasaan teknologi inti dan nilai tambah.

Baca Juga : Ekonomi 2026 Diproyeksi Tumbuh 5 Persen, Tapi Tekanan Global dan Rupiah Bayangi Kualitas Pertumbuhan

Di kawasan, ekonomi digital Asia Tenggara telah melampaui USD 300 miliar pada 2025. Setelah bertahun-tahun berada dalam fase hyper-growth—ekspansi agresif, subsidi besar, dan pembakaran modal—ekosistem digital kini memasuki fase pengetatan dan pematangan. Indikatornya jelas: pendapatan tumbuh lebih cepat dibanding transaksi, menandakan fokus baru pada profitabilitas.

Perubahan ini membawa konsekuensi sosial-ekonomi yang tidak ringan. Ketika platform mulai menghitung laba dan memangkas subsidi, UMKM kecil, pekerja ekonomi gig, dan konsumen kelas menengah bawah menjadi kelompok paling terdampak. Pelaku usaha kecil menghadapi biaya logistik tinggi dan perang harga, sementara pekerja platform semakin bergantung pada algoritma yang sulit diawasi publik.

Indonesia, sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara, menyumbang trafik dan volume transaksi masif. Namun, sejumlah analis menilai Indonesia masih lebih berperan sebagai pasar dan produsen data, bukan pemilik teknologi. Nilai tambah ekonomi digital kerap mengalir ke luar negeri melalui platform global yang menguasai infrastruktur, algoritma, dan ekosistem pembayaran.

Tantangan tersebut kian kompleks dengan masuknya kecerdasan buatan (AI) ke jantung ekonomi digital. AI kini digunakan untuk analisis perilaku konsumen, penentuan kredit, logistik, hingga otomatisasi keputusan bisnis. Di satu sisi, teknologi ini menjanjikan efisiensi tinggi. Di sisi lain, tanpa regulasi dan kesiapan SDM, AI berpotensi menjadi alat eksklusi baru yang memperlebar jurang antara pelaku besar dan kecil.

Hingga awal 2026, Indonesia memiliki lebih dari 229 juta pengguna internet, atau sekitar 80 persen populasi. Bonus demografi digital ini sering disebut kekuatan utama Indonesia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan akses, kualitas pendidikan digital, dan keterampilan teknologi masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama di luar kota-kota utama.

Perbandingan dengan negara ASEAN lain memperlihatkan kontras. Singapura telah memasuki fase pematangan industri teknologi dengan regulasi kuat dan layanan bernilai tinggi. Vietnam dan Malaysia agresif menarik investasi dan memperkuat rantai pasok teknologi. Indonesia unggul dari sisi pasar, tetapi masih tertinggal dalam penguasaan teknologi strategis dan inovasi bernilai tinggi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang makna pertumbuhan. Apakah ekonomi digital Indonesia menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan? Apakah UMKM di daerah benar-benar naik kelas, atau justru terjebak dalam ketergantungan pada platform besar? Dan apakah generasi muda disiapkan sebagai pencipta teknologi, bukan sekadar pengguna?

Memasuki 2026, ekonomi digital Indonesia berada di titik krusial. Pertumbuhan memang mengesankan, tetapi tanpa kebijakan yang berpihak pada inklusivitas dan kedaulatan digital, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar besar dengan manfaat yang tidak merata. Di tengah laju ekonomi digital yang kian cepat, tantangan terbesar bukan lagi soal seberapa tinggi angka pertumbuhan, melainkan siapa yang dibawa naik dan siapa yang tertinggal di belakang.

(Rekdaksi: Dirangkum dari berbagai sumber)

Share this article