MonitorUpdate.com – Lonjakan harga plastik di pasar domestik kian terasa. Ketergantungan impor bahan baku yang terganggu konflik di Timur Tengah membuat biaya kemasan meroket—dan kini mulai membayangi harga kebutuhan sehari-hari.
Harga berbagai jenis plastik di Indonesia mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini dipicu terganggunya pasokan bahan baku impor, khususnya dari kawasan Timur Tengah, akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.
Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan, menyebut lonjakan harga ini tak lepas dari ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku plastik impor seperti nafta.
“Kenaikan harga plastik terjadi karena Indonesia masih tergantung bahan baku plastik dari impor,” ujar Reynaldi dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).
Baca Juga : OJK–Kemenkeu Dorong Pemeringkat Kredit Alternatif, UMKM Masih Sulit Akses Modal?
Data IKAPPI mencatat, harga plastik telah naik hingga 50 persen dibandingkan kondisi normal. Kenaikan ini berlangsung bertahap sejak akhir Februari 2026 dan mencapai puncaknya dalam beberapa hari terakhir.
Reynaldi menjelaskan, harga plastik kresek yang sebelumnya berada di kisaran Rp10.000 per pack kini menembus Rp15.000. Sementara itu, jenis plastik lain juga mengalami kenaikan dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per pack.
Bahkan, lonjakan lebih tajam terjadi pada plastik jenis tertentu. Plastik HD, PE, OPP hingga tali plastik kini dibanderol sekitar Rp52.000 per kilogram, melonjak dari harga normal Rp23.000–Rp24.000 per kilogram—atau nyaris dua kali lipat.
Kenaikan ini mulai memicu keresahan di tingkat pedagang pasar. Pelaku usaha kecil yang bergantung pada plastik sebagai kemasan utama menjadi pihak yang paling terdampak.
“Pedagang, terutama emak-emak yang jualan makanan, sudah mulai teriak. Karena ini akan berdampak ke harga jual di pasar,” kata Reynaldi.
Ia mengingatkan, kenaikan biaya kemasan berpotensi mengerek harga komoditas lain, terutama di sektor pangan dan kebutuhan harian yang menggunakan plastik sebagai pembungkus utama.
Sorotan serupa datang dari parlemen. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Firnando Ganinduto, menilai lonjakan harga plastik telah menjadi tekanan serius bagi pelaku usaha, khususnya UMKM di sektor makanan dan minuman.
“Kenaikan ini tidak hanya meningkatkan biaya produksi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi sektor riil,” ujarnya.
Menurut Firnando, kondisi ini menempatkan pelaku UMKM dalam posisi sulit. Di satu sisi, biaya produksi meningkat tajam, namun di sisi lain mereka tidak leluasa menaikkan harga jual karena berisiko kehilangan konsumen.
“Ini bukan sekadar kenaikan biasa, tetapi sudah menjadi tekanan biaya yang serius. Jika tidak diintervensi, bisa berdampak pada daya tahan usaha kecil dan memicu inflasi di sektor informal,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga dan memastikan pasokan bahan baku tetap tersedia.
Sejumlah langkah dinilai mendesak, mulai dari pengawasan distribusi bahan baku, percepatan impor dari negara alternatif, hingga penguatan industri petrokimia dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada pasar global.
Firnando juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian agar kebijakan yang diambil tidak bersifat reaktif semata, melainkan mampu memberikan perlindungan jangka panjang bagi pelaku usaha.
“Kemendag harus lebih aktif menjaga keseimbangan pasar. Jangan sampai UMKM terus menjadi pihak yang menanggung beban dari gejolak global,” ujarnya.
Dengan tren kenaikan yang masih berlangsung, pelaku pasar kini menanti respons cepat pemerintah. Tanpa intervensi, lonjakan harga plastik berisiko menjadi efek domino baru yang mendorong kenaikan harga barang di tingkat konsumen. (MU01)
