MonitorUpdate.com — Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatra. Hingga akhir Desember 2025, nilai bantuan yang dihimpun dan disalurkan organisasi petani tersebut telah menembus Rp3,6 miliar, dengan fokus tidak hanya pada kebutuhan darurat, tetapi juga pemulihan sektor pertanian pascabencana.
Bantuan tahap kedua dilepas dari Jakarta, Rabu (31/12/2025), untuk wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono—yang juga menjabat Ketua Umum HKTI—menyebutkan, pada tahap ini saja nilai bantuan mencapai sekitar Rp2,4 miliar, didukung sekitar 30 kendaraan logistik.
“Ini kelanjutan dari tahap pertama. Total bantuan yang sudah dihimpun dan disalurkan HKTI sejauh ini sekitar Rp3,6 miliar, dan jumlahnya masih bisa bertambah,” ujar Sudaryono dalam keterangan resminya.
Baca Juga: Bantuan Tahap Ketiga Disalurkan, Pengungsi Banjir Aceh Tamiang Masih Bertahan di Emperan
Bantuan kedaruratan yang dikirim meliputi bahan pangan, selimut, perlengkapan bayi, pembalut, serta kebutuhan harian lainnya yang dibutuhkan warga di lokasi bencana. HKTI memastikan penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menjamin bantuan tepat sasaran.
“Tim HKTI juga kami turunkan langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi berjalan efektif dan benar-benar diterima masyarakat terdampak,” katanya.
Namun, Sudaryono menegaskan, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat. Berdasarkan data sementara, sekitar 70 ribu hektare lahan pertanian terdampak bencana di Sumatra, meski tidak seluruhnya mengalami gagal panen. Dari luasan tersebut, sekitar 15–20 ribu hektare dilaporkan mengalami puso atau gagal panen total.
“Untuk lahan yang puso, pemerintah akan melakukan pemulihan melalui program cetak sawah. Lahan yang rusak akan dikembalikan seperti semula, termasuk dukungan benih, alat, dan sarana produksi pertanian,” ujar Sudaryono.
Pendataan dan pelaksanaan program pemulihan tersebut dijadwalkan mulai berjalan setelah Januari 2026, seiring rampungnya proses pembersihan wilayah terdampak.
Sementara itu, lahan yang terdampak tetapi tidak mengalami puso—seperti sawah yang sempat terendam atau terkendala akses—tetap masuk dalam skema pemantauan dan dukungan. Dari sektor peternakan, pemerintah juga telah mengidentifikasi ternak terdampak, mulai dari ayam, sapi, hingga kambing, yang akan ditangani melalui program pemulihan pascabencana.
Menurut Sudaryono, besarnya bantuan yang terkumpul mencerminkan kuatnya modal sosial dan semangat gotong royong masyarakat Indonesia saat menghadapi bencana.
“Setiap kali musibah terjadi, respons publik selalu cepat. Ini kekuatan bangsa yang harus terus dijaga,” ucapnya.
HKTI menegaskan, bantuan kemanusiaan dan pemulihan pertanian merupakan komitmen jangka panjang organisasi dalam mendukung kebangkitan masyarakat terdampak sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional, terutama di wilayah sentra produksi pertanian. (MU01)
