MonitorUpdate.com – Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali direvisi ke bawah oleh Dana Moneter Internasional (IMF) menjadi hanya 4,7 persen untuk tahun 2025–2026, memicu kekhawatiran akan ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global dan tantangan struktural dalam negeri.
Dalam diskusi publik bertajuk “IMF Memprediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025-2026 Hanya 4,7%: Indonesia Bisa Apa?” yang digelar Universitas Paramadina secara daring pada Senin (28/4/2025), para ekonom dan akademisi menyoroti berbagai persoalan krusial yang membayangi perekonomian nasional.
Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza Idris, menyebut revisi ini mencerminkan belum terselesaikannya tantangan struktural dari era pemerintahan sebelumnya.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Target pemerintah 5,2 persen cukup ambisius, tapi belum terlihat terobosan nyata dalam APBN 2025,” ujarnya.
Ia menyoroti dominasi konsumsi rumah tangga sebesar 4,9 persen sebagai motor pertumbuhan, yang justru menunjukkan kerentanan terhadap guncangan global.
Handi juga menyinggung beban fiskal besar akibat program prioritas seperti makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih yang totalnya mencapai Rp 750 triliun. “Tanpa perencanaan matang, proyek ambisius bisa berakhir gagal,” tambahnya.
Handi mengingatkan bahwa utang negara yang mencapai Rp 8.000 triliun dan pembiayaan utang sekitar Rp 800 triliun per tahun menjadi tantangan berat di tengah deindustrialisasi dan lemahnya produktivitas SDM.
Ia pun mendorong tiga langkah penting bagi pemerintahan saat ini: memperkuat komunikasi kebijakan, teknokrasi pemerintahan, dan kapasitas eksekusi.
Sementara itu, Kepala Departemen Makroekonomi INDEF, Dr. M. Rizal Taufiqurrahman, menyoroti tantangan global seperti kebijakan proteksionisme AS dan tren jobless growth di Indonesia.
“Target 5,2 persen dalam APBN 2025 sangat berat. Apalagi pemerintah sempat mematok target pertumbuhan ekonomi 8 persen tahun ini, yang jelas tidak realistis,” kata Rizal.
Menurutnya, untuk keluar dari tekanan global, Indonesia harus mempercepat industrialisasi berbasis value chain, termasuk penguatan sektor semikonduktor dan baterai kendaraan listrik.
Ia juga menekankan pentingnya insentif fiskal, reformasi perpajakan, dan perbaikan sistem perizinan OSS.
Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Dr. Piter Abdullah, mengingatkan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia sedang dalam kondisi tertekan.
“Gelombang PHK masih terjadi, bahkan memburuk dibanding tahun lalu. Penurunan daya beli nyata, terutama di kelompok menengah ke bawah,” ujarnya.
Ia juga menyebut rendahnya inflasi inti sebagai tanda lemahnya permintaan domestik, bukan sebuah prestasi.
Senada, Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, menggarisbawahi risiko ekonomi domestik yang semakin membesar. “Kita menghadapi persoalan fiskal, moneter, neraca eksternal, hingga daya beli.
Proyek besar seperti investasi baterai dari LG pun gagal karena ketidakcocokan kebijakan,” ungkapnya.
Ia juga menilai kebijakan ekonomi Indonesia cenderung terlalu tertutup dan birokratis.
“Kita terlalu inward looking. Justru China yang membuka diri dan mendorong produktivitas kini jauh lebih siap menyambut investasi,” jelasnya.
Yose menutup dengan mengajak pemerintah mengubah pendekatan kebijakan ekonomi agar tidak memperburuk kondisi pasar tenaga kerja dan perekonomian nasional.
(mu01)
