MonitorUpdate.com – Indonesia kembali mencatat prestasi diplomasi internasional. Pada Kongres Universal Postal Union (UPU) ke-28 di Dubai, Uni Emirat Arab, 7–20 September 2025, Indonesia berhasil merebut kursi di dua badan strategis: Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC) untuk periode 2025–2029.
Kemenangan ini dianggap sebagai bentuk kepercayaan dunia terhadap kiprah Indonesia dalam ekosistem pos dan logistik global. Namun, di balik euforia, tantangan besar menanti: modernisasi layanan pos nasional yang masih terseok, serta harapan agar produk UMKM benar-benar bisa menembus pasar global.
Mandat Baru Indonesia di Kancah Pos Dunia
Sebagai anggota CA dan POC, Indonesia memiliki peluang untuk ikut menentukan arah kebijakan hingga operasional layanan pos dunia. Posisi ini dinilai strategis karena dapat memperkuat jaringan pos internasional sekaligus membuka akses lebih luas bagi pengembangan ekosistem pos di dalam negeri.
Baca juga: OJK Wajibkan Bank Permudah Kredit UMKM, Jaminan Bisa Pakai Hak Cipta hingga Merek Dagang
“Terpilihnya Indonesia sebagai anggota CA dan POC UPU merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kami berkomitmen membawa aspirasi negara-negara berkembang agar layanan pos semakin modern, inovatif, dan inklusif,” ujar Edwin Hidayat Abdullah, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam pernyataan resmi pada (18/9/2025).
Delegasi Indonesia di kongres tersebut dipimpin Edwin, didukung Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polhukam, Direktorat Pos dan Penyiaran, serta PT Pos Indonesia, dengan sokongan perwakilan RI di Abu Dhabi dan Dubai.
Agenda Tiga Pilar: Tata Kelola, Digitalisasi, dan Inklusivitas
Pemerintah menyiapkan tiga agenda utama selama masa keanggotaan 2025–2029:
Memperkuat tata kelola UPU berbasis anggota, agar suara negara berkembang lebih berpengaruh dalam keputusan strategis.
Mendorong transformasi digital dan adopsi AI, agar layanan pos tetap relevan di era teknologi.
Meningkatkan inklusivitas ekosistem pos, dengan melibatkan pelaku usaha besar hingga UMKM, untuk menciptakan logistik global yang tangguh dan berkelanjutan.
Langkah ini diharapkan memperkuat layanan kiriman internasional, mengembangkan layanan keuangan pos, serta mendorong produk UMKM Indonesia bersaing di pasar global.
Tantangan: Pos Indonesia Tertinggal, UMKM Terhambat
Meski prestasi ini patut diapresiasi, pekerjaan rumah Indonesia tidak ringan. PT Pos Indonesia masih berjuang mengejar ketertinggalan dari perusahaan logistik swasta yang lebih gesit menggarap pasar e-commerce.
Pelaku UMKM juga kerap mengeluhkan biaya pengiriman ke luar negeri yang mahal dan proses distribusi yang rumit. Tanpa pembenahan serius, keanggotaan di CA dan POC berisiko hanya jadi pencapaian simbolis tanpa dampak signifikan bagi ekonomi rakyat.
Momentum Ekonomi Digital
Bagi pemerintah, posisi di dua badan strategis UPU ini bukan sekadar gengsi diplomatik, melainkan peluang untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
“Fokus kami adalah memastikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama UMKM, melalui layanan kiriman luar negeri yang lebih cepat, murah, dan andal,” kata Edwin.
Jika dijalankan konsisten, mandat baru ini bisa menjadi batu loncatan penting untuk modernisasi pos nasional sekaligus memperluas pasar UMKM di kancah global.
(MU01)
