MonitorUpdate.com — Skala kerusakan infrastruktur akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara kian menunjukkan lemahnya ketahanan infrastruktur dasar di wilayah rawan bencana. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat sedikitnya 1.666 titik kerusakan, dan ribuan kilometer jalan nasional kini dalam kondisi kritis.
Data tersebut disampaikan Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025). “Pendataan masih berjalan. Angka ini berpotensi bertambah,” ujar Diana.
Baca Juga: Banjir dan Longsor di Aceh, Sumbar dan Sumut: Korban Tewas Tembus 1.000 Jiwa
Sumbar Terparah, Sistem Mitigasi Dipertanyakan
Sumatra Barat tercatat sebagai provinsi dengan kerusakan terbanyak: 914 titik. Rinciannya, longsor 203 titik, banjir 119 titik, dan jembatan tergerus 56 titik.
Aceh menyusul dengan 477 titik kerusakan, didominasi tanggul kritis akibat banjir (143 titik), longsor (46 titik), dan tanggul jebol (36 titik).
Sementara Sumatra Utara mengalami 275 titik kerusakan, mayoritas berupa longsor (113 titik), jalan tergenang (17 titik), dan jalan putus (13 titik).
Besarnya dampak memunculkan pertanyaan publik: sejauh mana pembangunan infrastruktur di kawasan rawan bencana benar-benar dirancang tahan risiko?
Jalan Nasional Lumpuh, Distribusi Logistik Terancam
Kerusakan tidak hanya terjadi di level daerah. Sebanyak 72 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 kilometer dan 31 jembatan nasional (2.537 meter) dilaporkan rusak. Untuk jalan dan jembatan daerah, teridentifikasi 108 ruas jalan dan 48 jembatan dalam kondisi terdampak.
Sejumlah jalur vital hingga kini masih terputus.
Di Aceh:
• Meureudu – Pidie Jaya
• Bireuen – Aceh Utara
• Bireuen – Bener Meriah – Aceh Tengah
• Gayo Lues – Aceh Tenggara
Di Sumatra Utara:
• Tarutung – Sibolga
• Tarutung – Sipirok
• Sibolga – Batang Toru – Singkuang
Di Sumatra Barat:
• Sicincin – Padang Panjang
Diana menyatakan upaya pembukaan akses dilakukan bersama TNI–Polri. Namun fakta bahwa jalur nasional bisa terputus berhari-hari dinilai memperlihatkan rapuhnya sistem respons darurat.
Negara Hadapi Ujian Serius
Bencana ini tidak lagi sekadar peristiwa alam, melainkan menjadi ujian serius bagi perencanaan tata ruang, pengawasan proyek infrastruktur, dan efektivitas belanja negara di sektor publik.
Tanpa evaluasi menyeluruh, kerusakan serupa berpotensi kembali terulang, dengan korban utama tetap masyarakat yang terisolasi akibat ruas jalan dan jembatan lumpuh. (MU01)
