MonitorUpdate.com – Tangerang Selatan masuk kategori “sangat tinggi” dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, peluncuran Sekolah Ibu menunjukkan masih ada warga yang belum terjangkau pendidikan formal. Capaian makro belum mencerminkan keadilan akses di akar rumput.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) bersama Gabungan Organisasi Wanita (GOW) meluncurkan Sekolah Ibu, program pendidikan alternatif bagi warga yang putus sekolah. Peluncuran berlangsung di Kelurahan Lengkong Wetan, Serpong, Rabu (26/11/2025).
Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kedua bagi warga yang tidak menyelesaikan pendidikan formal karena hambatan ekonomi maupun sosial. Meski bernama Sekolah Ibu, program ini dibuka untuk seluruh warga yang ingin kembali belajar.
Baca Juga: IPM Provinsi Banten Tujuh Besar Nasional
Peluncuran tersebut terjadi di tengah tingginya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tangsel. Pada 2024, IPM Tangsel tercatat sebesar 84,16, tertinggi di Provinsi Banten dan melampaui rerata nasional.
Data terbaru menunjukkan angka tersebut meningkat menjadi 84,81 pada 2025 dan masih menjadi yang tertinggi di Banten. Sebagai perbandingan, IPM nasional pada 2024 hanya mencapai 75,02.
Kendati demikian, capaian makro tersebut tidak menutup fakta masih adanya warga yang tertinggal akses sekolah. Pemerintah belum mempublikasikan data resmi terkait jumlah warga putus sekolah, sehingga evaluasi kebijakan pendidikan belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan program ini bertujuan menjawab kebutuhan warga yang belum merasakan hak pendidikan secara penuh.
“Saya berharap Sekolah Ibu menjadi solusi bagi masyarakat yang memerlukan kesempatan kedua,” ujar Benyamin.
Ketua GOW Tangsel dan penggagas program, Tini Indrayanti, menjelaskan Sekolah Ibu menyediakan pendidikan literasi, pelatihan digital dasar, pendampingan psikologis, hingga pelatihan usaha dan peluang kerja. Ia menegaskan bahwa sekolah ini ingin memulihkan martabat warga yang sebelumnya kehilangan akses pendidikan.
Pengamat pendidikan menilai inisiatif ini penting, tetapi harus dibarengi upaya memperbaiki persoalan struktural. IPM tinggi belum tentu merefleksikan pemerataan kualitas sekolah, penanganan kemiskinan, atau perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa perbaikan kebijakan hilir hingga hulu, program pendidikan alternatif dikhawatirkan hanya menjadi penambal sementara.
Tingginya IPM Tangsel seharusnya menjadi tolok ukur pemenuhan hak dasar warga, bukan sekadar kebanggaan statistik. Pembangunan manusia tidak hanya soal indeks, tetapi memastikan tidak ada satu pun warga yang terlewat dari akses belajar.
Sekolah Ibu menjadi langkah awal. Pekerjaan rumah Pemerintah Kota masih panjang: menempatkan kesetaraan pendidikan sebagai fondasi pembangunan, bukan sisipan agenda sosial. (MU01)
