MonitorUpdate.com – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, meragukan langkah pemerintah mengebut Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) untuk mencegah keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menuding, sertifikasi itu rawan diperjualbelikan hingga Rp10 juta, sehingga efektivitasnya patut dipertanyakan. Irma mengungkapkan dugaan praktik kotor jual-beli sertifikat tersebut pernah dialaminya langsung di daerah pemilihannya.
“Saya kok nggak yakin ya, karena saya pernah mengalami. Mereka diminta untuk… ada sertifikasi higienis yang kemudian diperjualbelikan,” kata Irma kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Baca Juga: 8.500 Dapur MBG Belum Bersertifikat, DPR: Jangan Main-main dengan Keselamatan Anak
Politikus Partai NasDem itu menyebut harga yang dipatok oknum bisa mencapai Rp6 juta hingga Rp10 juta. “Dan itu terus terang menurut saya tipu-tipu juga ya, karena tidak berdasarkan fakta faktual di SPPG-nya,” imbuhnya.
Dengan adanya praktik tersebut, Irma menilai percepatan SLHS tidak akan efektif menutup celah keracunan massal. Menurutnya, pemerintah sebaiknya fokus menempatkan tenaga ahli yang berkompeten dalam menjalankan program MBG.
“Maka kemudian yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah adalah meletakkan betul-betul orang yang right man in the right place. Libatkan Kementerian Kesehatan dan dinas turunannya, Badan POM, Loka POM, serta BKKBN,” tegas Irma.
Sebelumnya, pemerintah mewajibkan seluruh SPPG memiliki SLHS pasca kasus keracunan massal ribuan siswa di berbagai daerah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut SPPG yang tidak memiliki sertifikat akan ditutup sementara.
“Pasca-kejadian, wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS. Kalau enggak ada, ini akan kejadian lagi, kejadian lagi,” ujar Zulhas, Minggu (28/9/2025).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan pemerintah berkomitmen mempercepat proses sertifikasi agar standar kebersihan, SDM, dan pengolahan makanan bisa dipenuhi seluruh SPPG.
(MU01)
