MonitorUpdate.com — Kekesalan warga Kabupaten Bogor terhadap kondisi jalan rusak parah di ruas Parung–Salabenda kian memuncak. Bentuk protes itu diwujudkan melalui pemasangan spanduk di pinggir jalan bertuliskan, “Selamat Datang di Wahana Jalan Penuh Lubang”, sebuah sindiran pedas terhadap lambannya penanganan pemerintah.
Pantauan Monitor Update di lapangan menunjukkan kerusakan jalan terjadi hampir di sepanjang jalur tersebut. Dari arah Parung menuju Salabenda, titik kerusakan parah terlihat di putaran Lebak Wangi, depan Transit, depan PT Sierad, depan Perumahan Batavia, sekitar Pendopo 45, depan RS Sentosa, depan Kopassus, seberang timbangan, hingga depan sekolah dekat Perumahan Pandan Valley.
Sementara dari arah Salabenda menuju Parung, kondisi serupa ditemukan di depan timbangan, putaran setelah Bilabong, sekitar RS Sentosa, Pendopo 45, seberang Perumahan Batavia, depan Pondok Pesantren Darul Muttaqin, hingga sejumlah titik menjelang Parung.
Baca Juga: Tragis! Jalan Rusak Parung–Salabenda Telan Korban Jiwa, Pemda Bogor Dianggap Abai
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Entang Suana, mengaku menerima banyak keluhan warga yang geram akibat jalan nasional Jakarta–Bogor yang kerap rusak dan tergenang banjir.
Entang menegaskan, banjir yang terus berulang di lokasi itu bukan persoalan baru dan menunjukkan lemahnya keseriusan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menangani sistem drainase.
“Ini bukan kejadian baru dan bukan pula musiman. Setiap hujan pasti banjir. Artinya ada kegagalan perencanaan dan pembiaran yang terus berlangsung,” tegas Entang saat meninjau lokasi titik banjir di wilayahnya, Senin (26/1/2025).
Ia menjelaskan, kawasan tersebut merupakan titik terendah aliran air dari bentangan sekitar 500 meter. Akibatnya, air hujan tertahan dan menggenang hingga mencapai ketinggian sekitar 40 sentimeter. Kondisi itu diperparah dengan padatnya arus lalu lintas serta keberadaan putaran balik kendaraan (U-turn).
“Memang ini titik terendah, sehingga air mudah menggenang. Kalau hujan deras, kita tidak pernah tahu kapan air bisa surut,” ujarnya.
Ironisnya, menurut Entang, solusi teknis sebenarnya sudah lama diketahui, yakni dengan pembuatan sodetan drainase agar aliran air tidak terhambat. Warga bahkan telah menyatakan kesiapannya untuk bergotong royong. Namun, rencana tersebut tak kunjung terealisasi lantaran terkendala status lahan yang merupakan aset Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Rakyat sudah siap, desa siap, tenaga siap. Tinggal bagaimana pemerintah pusat sebagai pemilik kewenangan jalan ini bisa mencari solusi agar masalah ini benar-benar teratasi,” tandasnya.
Ia mempertanyakan hingga kapan keselamatan publik harus dikalahkan oleh tarik-menarik kewenangan antarlembaga. Terlebih, persoalan tidak hanya berhenti pada banjir. Minimnya penerangan jalan membuat kondisi di malam hari sangat berbahaya.
“Jalan gelap, aspal rusak, hujan deras, dan genangan air. Ini kombinasi yang sangat berisiko, khususnya di jalur Salabenda–Mampang wilayah Kemang,” kata Entang.
Ia juga mengkritik pola penanganan pemerintah yang dinilai hanya bersifat tambal sulam.
“Hari ini ditambal, hujan turun, besok rusak lagi. Ini bukan perbaikan, tapi pemborosan anggaran,” tegasnya.
Sebagai jalan nasional, Entang menegaskan tanggung jawab utama berada di tangan pemerintah pusat. Ia mendesak adanya intervensi serius dan menyeluruh, bukan sekadar kunjungan seremonial atau proyek kosmetik. Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Bogor lebih proaktif dan serius berkoordinasi agar persoalan tersebut tidak terus berlarut.
“Jika dibiarkan, bukan hanya kerusakan jalan yang makin parah, tetapi juga potensi korban jiwa dan kerugian ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
(cr01/mln)
