MonitorUpdate.com – Mega proyek Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi mulai menunjukkan progres nyata. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menargetkan kawasan seluas 80 hektare ini mampu menampung hingga 200 ribu orang, menjadikannya salah satu proyek strategis luar negeri terbesar yang pernah digarap Indonesia di tanah suci.
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan, lahan untuk pembangunan Kampung Haji Indonesia sudah ditetapkan dan kini tengah memasuki proses administrasi serta pemenuhan berbagai perizinan dari otoritas Arab Saudi.
“Luasnya 80 hektare,” ujar Rosan usai menjadi pembicara dalam Indonesia Sharia Economy Festival (ISEF) 2025 di Jakarta, Rabu (8/10/2025) lalu.
Baca Juga: Kemenhaj dan Umrah Akan Buka Kantor hingga Kabupaten/Kota, Benarkah Bisa Pangkas Antrean Haji?
Menurutnya, tahap awal proyek ini difokuskan pada proses akuisisi lahan, mengingat regulasi kepemilikan properti oleh pihak asing di Arab Saudi merupakan hal baru yang membutuhkan kehati-hatian.
“Sekarang kita fokus dulu pada proses mendapatkan lahannya. Karena ini sesuatu yang baru, di mana pihak asing bisa memiliki properti di Arab Saudi, jadi kita lakukan secara bertahap,” jelasnya.
Rosan memastikan, seluruh pendanaan tahap awal proyek ini akan ditanggung penuh oleh Danantara. “Kalau pendanaan enggak ada masalah, ada Danantara kan. Full Danantara. Nanti kerja sama dengan BPKH juga,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah tahap pembelian lahan rampung, pembangunan kawasan akan dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai lembaga, termasuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Mungkin awalnya pembelian tanahnya dari kami, tapi nanti pembangunan ke depannya kita akan kolaborasi dengan BPKH. Kan banyak yang harus dibangun,” imbuh Rosan.
Meski begitu, ia enggan mengungkap nilai investasi proyek tersebut karena masih dalam proses perhitungan. “Ini lagi berjalan hitung-hitungannya,” kata mantan Dubes RI untuk AS itu.
Peran BPKH dan Dukungan Pemerintah
Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendampingi proyek Kampung Haji, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) yang menjadi dasar kolaborasi lintas lembaga. “Kampung Haji ini sudah ada Inpres-nya, jadi kolaborasinya jelas lintas sektor,” ujar Fadlul.
Ia menjelaskan, proyek strategis ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Danantara sebagai leading sector, Kementerian Haji Arab Saudi sebagai pengguna utama, serta Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri yang menjalankan fungsi koordinatif sesuai tupoksinya masing-masing.
Sebagai lembaga yang mengelola dana haji, BPKH akan berperan dalam mendampingi pengelolaan dan pembiayaan proyek agar selaras dengan prinsip syariah dan tata kelola investasi publik. (MU01)
