MonitorUpdate.com – Percaya atau tidak, kepercayaan publik terhadap pemerintah sedang berada di titik kritis. Diskusi “Kepercayaan Publik yang Hilang: Urgensi Kredibilitas Komunikasi Pemerintahan Prabowo” di Universitas Paramadina, Selasa (11/3/2025), membuka tabir permasalahan ini dan mencari jalan keluarnya.
Diskusi yang dimoderatori Faris Budiman Annas, M.Si., menghasilkan rekomendasi penting untuk membangun kembali jembatan kepercayaan yang telah retak.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dominasi buzzer di media sosial. “Jika buzzer adalah relawan, lebih baik mereka diintegrasikan ke dalam institusi resmi seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika agar lebih transparan dan terkontrol,” tegasnya.
Ia juga menyoroti penyebaran hoaks dari institusi negara, mencontohkan narasi yang menyamakan KPK dengan Taliban, sebagai bukti perlunya transparansi yang lebih besar.
Andi Mallarangeng, mantan Jubir Presiden SBY, membandingkan berbagai era kepemimpinan. “Era SBY memiliki sistem komunikasi yang lebih tertata,” kenangnya, menekankan pentingnya konsistensi pesan dan peran juru bicara yang profesional. Apakah era sekarang bisa belajar dari masa lalu?
Uni Zulfiani Lubis, Pemimpin Redaksi IDN Times, mengungkapkan tantangan akses informasi bagi media. “Pertemuan dengan pemimpin redaksi sangat terbatas, sehingga kesempatan klarifikasi juga minim,” ujarnya, membandingkannya dengan keterbukaan yang lebih besar di era SBY. Apakah pemerintah saat ini cukup terbuka?
Sementara, Jurnalis senior Budiman Tanuredjo menekankan pentingnya hubungan yang saling menghormati antara pemerintah dan media. “Kritik konstruktif adalah bagian vital dari demokrasi yang sehat,” tegasnya. Apakah pemerintah siap menerima kritik?
Berbeda, Abdul Rahman Ma’mun, Dosen Universitas Paramadina, menambahkan bahwa komunikasi pemerintah harus berorientasi pada fungsi, bukan personalisasi pejabat.
“Publik menginginkan transparansi dan konsistensi, bukan siapa yang menyampaikan informasi,” tuturnya. Apakah pemerintah fokus pada substansi?
Dari diskusi tersebut, disimpulkan bahwa, megembalikan kepercayaan publik membutuhkan komitmen nyata dari pemerintah. Transparansi, konsistensi pesan, dan komunikasi dua arah yang efektif menjadi kunci utama.
Integrasi buzzer, akses media yang lebih luas, dan hubungan yang saling menghormati antara pemerintah dan masyarakat adalah solusi yang perlu segera diwujudkan. Bisakah pemerintah membangun kembali jembatan kepercayaan ini?
(red/mu01)
