MonitorUpdate.com – Koalisi organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang menamakan diri Koalisi Jakarta untuk Sumatra mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status Bencana Nasional atas banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Mereka menilai skala kerusakan lintas provinsi serta dampak kemanusiaan yang ditimbulkan sudah jauh melampaui kapasitas penanganan daerah.
Desakan itu mengemuka dalam konsolidasi akbar yang digelar di Aula Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta, Kamis (25/12/2025), yang dihadiri berbagai organisasi mahasiswa lintas daerah.
Baca Juga: Paramadina Desak Presiden Tetapkan Banjir di Sumatera Jadi Bencana Nasional
Dalam forum tersebut, koalisi juga melontarkan kritik keras terhadap kebijakan tata kelola lingkungan dan agraria yang dinilai menjadi akar persoalan bencana ekologis di Sumatra.
Sekretaris Jenderal Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) Jakarta menyebut banjir bandang yang terjadi tidak dapat lagi dipandang sebagai bencana alam semata. Menurutnya, peristiwa ini merupakan akumulasi kebijakan lingkungan yang salah arah, khususnya maraknya izin tambang dan perkebunan skala besar di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS).
“Ada dugaan kuat keengganan pemerintah menetapkan status Bencana Nasional bukan semata soal teknis, tetapi demi menjaga citra stabilitas nasional dan kepentingan investasi. Padahal kondisi di lapangan sudah sangat darurat,” ujarnya.
Koalisi menilai penanganan bencana yang berjalan saat ini cenderung lamban, terutama dalam proses evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar korban. Mereka juga menyoroti minimnya transparansi evaluasi kebijakan lingkungan pascabencana.
Tak hanya soal ekologi, krisis ini disebut telah merembet ke dampak sosial-ekonomi, khususnya bagi mahasiswa perantau asal Sumatra yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta dan sekitarnya.
Dalam diskusi konsolidasi, terungkap sejumlah mahasiswa kehilangan dukungan ekonomi dari keluarga di kampung halaman akibat bencana, bahkan sebagian di antaranya terjerat pinjaman online untuk bertahan hidup.
Atas kondisi tersebut, Koalisi Jakarta untuk Sumatra mengimbau institusi pendidikan tinggi agar lebih responsif dan melibatkan organisasi mahasiswa kedaerahan dalam merumuskan skema bantuan darurat bagi mahasiswa terdampak.
Sebagai bentuk tekanan politik, koalisi menyatakan akan menggelar aksi di depan Istana Negara pada 5 Januari 2026, dengan membawa enam tuntutan utama. Selain mendesak penetapan status Bencana Nasional, mereka menuntut percepatan evakuasi korban, moratorium total izin tambang dan sawit di wilayah hulu DAS Sumatra, serta reformasi agraria yang dinilai tak lagi bisa ditunda.
Koalisi juga meminta pemecatan pejabat pusat maupun daerah yang terbukti mengeluarkan kebijakan yang memperparah kerusakan lingkungan, serta menuntut permintaan maaf terbuka dari pejabat publik yang dinilai melontarkan pernyataan tidak sensitif terhadap korban bencana.
Menariknya, di tengah menguatnya isu kemanusiaan, koalisi juga mengeluarkan seruan persatuan nasional. Mereka mengimbau masyarakat tidak mengibarkan simbol-simbol kedaerahan yang berpotensi memicu ketegangan sosial.
“Gerakan ini murni perjuangan kemanusiaan dan keadilan dalam bingkai NKRI. Jangan biarkan tragedi ini dimanfaatkan untuk memecah belah bangsa,” tegas perwakilan koalisi.
Sejumlah organisasi mahasiswa lintas daerah telah menyatakan bergabung dalam Koalisi Jakarta untuk Sumatra, mulai dari organisasi mahasiswa Sumatra, Jawa, hingga Kalimantan. Koalisi menegaskan gerakan ini bersifat terbuka dan akan terus diperluas sebagai bentuk solidaritas nasional terhadap korban bencana di Sumatra. (MU01)
