MonitorUpdate.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Proyek infrastruktur kebanggaan pemerintah itu kembali disorot setelah biaya konstruksinya disebut jauh melampaui standar internasional.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penyelidikan perkara tersebut sudah berjalan sejak awal 2025. “Ya benar, perkara itu sedang dalam tahap penyelidikan di KPK,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Oktober 2025.
Menurut Budi, lembaganya belum bisa membeberkan detail karena penyelidikan dilakukan secara tertutup. “Kami beri ruang bagi tim agar prosesnya firm dan bisa menemukan keterangan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Baca Juga: KPK Tak Tunggu Mahfud, Langsung Telusuri Dugaan Mark Up di Proyek Kereta Cepat Whoosh
Di sisi lain, manajemen Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyatakan menghormati langkah lembaga antirasuah. “KCIC akan menghormati semua proses KPK,” kata General Manager Corporate Secretary KCIC dalam keterangan tertulis.
Dugaan mark up proyek kereta cepat mencuat setelah mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan kejanggalan biaya pembangunan dalam kanal YouTube pribadinya, 14 Oktober lalu.
Mahfud menyoroti selisih mencolok antara biaya pembangunan di Indonesia dan di Tiongkok. Ia menyebut, satu kilometer lintasan Whoosh di Indonesia menelan biaya sekitar US$52 juta, sedangkan di Tiongkok hanya sekitar US$17–18 juta. “Naik tiga kali lipat. Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?” ujar Mahfud dalam video tersebut.
Proyek Whoosh mulai dirancang sejak 2015 lewat pembentukan PT KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China Railway International Co. Ltd. Proyek ini masuk daftar Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.
Whoosh resmi beroperasi pada 2 Oktober 2023, menjadi kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Namun di balik pencapaiannya, pembengkakan biaya dan beban keuangan negara terus menjadi perdebatan publik.
Penyelidikan KPK kini menjadi babak baru dalam upaya menelisik transparansi proyek infrastruktur besar yang kerap disebut simbol kemajuan. Publik menanti, apakah lembaga antirasuah mampu menyingkap siapa di balik lonjakan biaya yang disebut tiga kali lipat dari standar internasional itu. (MU01)
