MonitorUpdate.com – Prinsip politik luar negeri “bebas aktif” yang menjadi fondasi diplomasi Indonesia kembali disorot. Sejumlah kebijakan di era Presiden Prabowo Subianto dinilai menunjukkan kecenderungan kompromi terhadap tekanan global, terutama dari Amerika Serikat.
Prinsip bebas aktif telah lama menjadi pijakan Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Konsep ini pertama kali digagas oleh Wakil Presiden pertama, Mohammad Hatta, melalui pidato bersejarah “Mendayung di Antara Dua Karang” pada 1948 yang menegaskan posisi Indonesia untuk tidak berpihak pada blok kekuatan mana pun, namun tetap aktif menjaga perdamaian dunia.
Namun, dalam perkembangan mutakhir, implementasi prinsip tersebut dinilai mengalami pergeseran. Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Direktur Eksekutif PUSKAPI, Zaenal Abidin Riam, menilai pendekatan pemerintah saat ini cenderung terlalu berhati-hati, sehingga berpotensi menggerus makna “bebas” dalam politik luar negeri.
Menurut Zaenal, tekanan ekonomi global khususnya kebijakan tarif dari Amerika Serikat menjadi salah satu indikator. Ia menilai, kesepakatan dagang yang dihasilkan menunjukkan posisi tawar Indonesia yang lemah. “Jika dibaca secara detail, Indonesia berada dalam posisi ditekan dan dikendalikan. Prinsip bebas menjadi tidak terlihat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4/2026).
Sorotan juga mengarah pada keputusan Indonesia bergabung dalam forum internasional bertajuk “Board of Peace” yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump. Keikutsertaan Indonesia dinilai tidak sepenuhnya lahir dari kepentingan strategis, melainkan bagian dari konsekuensi negosiasi dagang.
Zaenal menyebut, langkah tersebut memunculkan pertanyaan terkait independensi kebijakan luar negeri Indonesia. Terlebih, dalam perkembangan terbaru, Israel yang tengah menjadi sorotan global terkait konflik di Gaza juga dilaporkan ikut bergabung dalam forum tersebut.
“Ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang problematik secara politik dan moral, karena berpotensi duduk dalam satu forum dengan pihak yang sedang menjadi sorotan dunia,” kata dia.
Kritik juga diarahkan pada respons Indonesia terhadap dinamika konflik global lainnya, termasuk ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Zaenal menilai, sikap Indonesia yang tidak secara terbuka mengutuk serangan terhadap Iran berpotensi memperkuat persepsi bahwa Indonesia tidak lagi sepenuhnya netral.
Menurut dia, kondisi ini dapat berdampak pada kredibilitas Indonesia sebagai mediator konflik internasional. “Jika citra netral melemah, maka peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia juga ikut tergerus,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah dinilai menghadapi dilema antara menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan independensi politik luar negeri. Ancaman tarif dan tekanan ekonomi disebut menjadi faktor yang memengaruhi kalkulasi kebijakan.
Meski demikian, Zaenal menegaskan bahwa konsistensi terhadap prinsip bebas aktif menjadi kunci jika Indonesia ingin meningkatkan posisi tawar di kancah global. Ia mengingatkan, ambisi menjadi pemain utama dunia tidak cukup hanya dengan intensitas kunjungan luar negeri, tetapi juga membutuhkan ketegasan sikap.
“Tanpa konsistensi, Indonesia berisiko hanya menjadi pengikut dalam konfigurasi geopolitik global, bukan sebagai pemain yang menentukan arah,” kata dia.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut. Namun, perdebatan mengenai arah politik luar negeri Indonesia diperkirakan akan terus mengemuka seiring meningkatnya dinamika geopolitik global. (MU01)
