MonitorUpdate.com- Wacana Pilkada melalui DPRD mulai banyak diperbincangkan. Anggota DPR RI, Muzakkir Zuhri, menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi dan partisipasi publik yang signifikan.
Sistem pemilihan langsung, meski memiliki tingkat partisipasi tinggi, dihadapkan pada masalah politik uang dan polarisasi. Sementara Sistem melalui DPRD, yang lebih efisien, risikonya mengurangi keterlibatan rakyat.
Lebih jauh Muzakir Zuhri menjelaskan, keterkaitan itu semua. “Rakyat tidak bisa mendengar langsung visi-misi calon, tidak menyaksikan adu gagasan, dan akhirnya merasa tidak punya andil dalam memilih pemimpinnya.
“Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang dapat menyeimbangkan efisiensi dengan partisipasi publik yang bermakna,”pungkasnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan kampanye dan debat terbuka sebelum DPRD memilih, sehingga rakyat dapat mengevaluasi calon pemimpin.
Muzakir Zuhri juga menyatakan kesiapannya untuk mengembangkan ide ini: “Jika ada usulan keterlibatan masyarakat yang lebih intens dalam pilkada melalui DPRD, kami siap merumuskan.”terangnya dalam pernyataan pribadinya kepada wartawan Jumat, (1/8/2025).
Menurutnya, jika Pilkada melalui DPRD dianggap lebih efisien dan stabil, maka harus diimbangi dengan mekanisme partisipatif yang kuat.
“Partisipasi rakyat tidak harus semata-mata melalui pencoblosan, tetapi juga dapat terwujud melalui kampanye terbuka, debat publik, atau uji publik yang disiarkan luas. Ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses seleksi oleh DPRD,”jelasnya.
“Demokrasi kita harus terus berkembang. Sistem yang sempurna mungkin tidak ada, tetapi kita bisa merancang sistem yang lebih bijaksana, efisien, dan tetap melibatkan rakyat secara nyata,”sambung Mujakkir dalam pernyataannya.
(ard)
