MonitorUpdate.com — Partai Buruh menggelar seminar kebangsaan bertajuk “Redesign Sistem Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/7/2025).
Acara ini dihadiri sekitar 350 peserta dari berbagai elemen masyarakat dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Pijar Official.
Sejumlah tokoh nasional, pakar hukum tata negara, pimpinan partai politik, perwakilan mahasiswa, hingga jurnalis hadir dalam diskusi tersebut. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan pentingnya menghormati seluruh putusan Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk putusan Nomor 168/PUU-XXI/2024 yang mengatur tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, sistem kerja outsourcing, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Partai Buruh berkomitmen untuk tidak menentang keputusan MK. Namun, kami juga menilai perlunya pembenahan sistemik, termasuk dalam sistem pemilu dan perlindungan terhadap kaum buruh,” ujar Said Iqbal dalam sambutannya.
Tokoh-Tokoh Kunci dan Kritik terhadap Parliamentary Threshold
Acara ini menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya mantan Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH; Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin; Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin; dan Wakil Presiden Partai Buruh sekaligus pakar hukum tata negara, Said Salahudin.
Diskusi berlangsung serius namun tetap santai di bawah panduan moderator Kahar Kuscahyono. Salah satu isu utama yang mencuat adalah perlunya evaluasi terhadap ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Said Salahudin menyebut bahwa sistem tersebut berpotensi menyia-nyiakan suara rakyat.
“Verifikasi partai seharusnya tidak lagi disandarkan pada parliamentary threshold. Banyak suara yang akhirnya terbuang karena tidak mencapai ambang batas,” tegas Said.
Jimly: “Hakim Juga Manusia”
Dalam paparannya, Prof. Jimly Asshiddiqie menyoroti bahwa putusan hukum tidak bisa lepas dari kekurangan. “Sudahlah, terima saja. Hakim juga manusia. Tidak ada yang sempurna, bahkan hukum sekalipun. Ini semua bagian dari dinamika demokrasi,” katanya.
Ia juga menyinggung bahwa dalam sejarah, aparat hukum seperti jaksa dan hakim pun pernah tersandung hukum. Menurut Jimly, yang terpenting adalah menjaga akuntabilitas dalam proses demokrasi dan penegakan hukum.
Perludem: Soroti Representasi Perempuan dan Anak Muda
Di akhir sesi, perwakilan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) turut menyampaikan pandangannya, khususnya mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dan generasi muda dalam kontestasi politik ke depan.
Seminar ini menjadi bagian dari konsistensi Partai Buruh dalam memperjuangkan hak-hak pekerja sekaligus mendorong demokrasi yang lebih substansial dan inklusif. (MU01)
