MonitorUpdate.com – Pencabutan kartu identitas liputan milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, di lingkungan Istana Kepresidenan berbuntut panjang. Setelah menuai kritik publik dan Dewan Pers, Istana akhirnya mengakui kesalahan, menyesalkan insiden itu, dan berjanji melakukan evaluasi agar kebebasan pers tidak kembali tercederai.
Pihak Istana Keperesidenan akhirnya angkat suara terkait pencabutan kartu identitas khusus (ID Istana) milik Diana Valencia. Insiden ini terjadi usai reporter CNN Indonesia ini melontarkan pertanyaan soal dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menegaskan Istana menyesalkan tindakan tersebut. Ia menyebut pencabutan ID wartawan adalah kesalahan yang tidak boleh terulang.
Baca Juga: Kartu Pers Jurnalis CNN Dicabut Istana Usai Tanya soal MBG, Organisasi Pers Bereaksi Keras
“Kami memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali. Kepala Biro Pers dan Media juga sudah menyesalkan penarikan ID tersebut,” kata Yusuf di Istana, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Yusuf menekankan bahwa Istana tetap menjunjung tinggi keterbukaan dan menghormati jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi. “Peran pers sangat penting: akurat, kritis, akuntabel untuk masyarakat. Tidak ada maksud membatasi liputan. Kita tetap kolaborasi, semangat, dan junjung tinggi asas keterbukaan serta kebebasan pers,” tambahnya.
Dewan Pers Turun Tangan
Dewan Pers langsung memberi perhatian serius atas insiden ini. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan pihaknya telah menerima laporan resmi dan akan memantau pemulihan hak jurnalis CNN Indonesia tersebut.
Menurut Komaruddin, kebebasan pers adalah hak publik, bukan hanya jurnalis. “Pertanyaan kritis adalah fungsi kontrol sosial media. Itu tidak boleh dipersekusi dengan cara apa pun,” tegasnya.
Sorotan Publik
Kasus ini memicu gelombang kritik dari organisasi pers hingga warganet. Banyak yang menilai pencabutan ID jurnalis Istana adalah bentuk pembungkaman, sekaligus sinyal buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia.
Reaksi publik yang keras memaksa Istana merespons cepat. Yusuf memastikan evaluasi segera dilakukan agar koordinasi antara Biro Pers dan awak media lebih sehat ke depan.
Komitmen Baru Istana
Dengan permintaan maaf terbuka, Istana berupaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap transparansi pemerintah. “Kebebasan pers adalah amanat konstitusi. Itu bagian tak terpisahkan dari demokrasi Indonesia,” tegas Yusuf.
(MU01)
