MonitorUpdate.com — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi pasar tenaga kerja nasional di awal 2026. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 8.389 pekerja kehilangan pekerjaan sepanjang Januari hingga Maret 2026.
Data tersebut merujuk pada laporan Satu Data Kemnaker yang menghimpun pekerja terdampak PHK yang terdaftar dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di BPJS Ketenagakerjaan.
“Pada periode Januari sampai dengan Maret 2026 terdapat 8.389 tenaga kerja ter-PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP,” demikian dikutip dari laporan tersebut, Minggu (13/4/2026).
baca Juga: Jelang Lebaran 2026, Posko THR Diserbu Pertanyaan Soal PHK
Secara bulanan, angka PHK menunjukkan tren penurunan cukup tajam. Pada Januari tercatat 4.590 orang terkena PHK, kemudian turun menjadi 3.273 orang pada Februari, dan merosot drastis menjadi 526 orang pada Maret.
Meski tren ini tampak membaik, penurunan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan pasar kerja. Sebab, data hanya mencakup pekerja yang terdaftar dalam program JKP, sehingga berpotensi belum menggambarkan keseluruhan kondisi di lapangan.
Jawa Barat Jadi Episentrum PHK
Dari sisi wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni 1.721 orang atau sekitar 20,51 persen dari total nasional. Tingginya angka ini mempertegas kerentanan wilayah industri padat karya terhadap gejolak ekonomi.
Di posisi berikutnya, Kalimantan Selatan mencatat 1.071 pekerja terdampak PHK, disusul Kalimantan Timur dengan 915 orang.
Sementara itu, Banten mencatat 707 kasus PHK, dan Jawa Timur sebanyak 649 orang.
Konsentrasi PHK di sejumlah provinsi tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap sektor industri dan pertambangan masih berlangsung, terutama di daerah yang bergantung pada aktivitas manufaktur dan sumber daya alam.
Alarm Dini Pasar Kerja
Penurunan angka PHK pada Maret bisa menjadi sinyal positif, namun belum cukup kuat untuk disimpulkan sebagai tren pemulihan berkelanjutan. Fluktuasi dalam tiga bulan pertama tahun ini justru mengindikasikan pasar tenaga kerja masih dalam fase penyesuaian.
Apalagi, tanpa data sektor terdampak secara rinci, sulit memastikan apakah PHK dipicu oleh efisiensi perusahaan, perlambatan ekonomi, atau restrukturisasi industri.
Di sisi lain, efektivitas program JKP juga menjadi sorotan. Program ini diharapkan tidak hanya menjadi bantalan sosial, tetapi juga mampu mempercepat penyerapan kembali tenaga kerja yang terdampak.
Dengan dinamika tersebut, angka PHK di awal 2026 layak dibaca sebagai alarm dini bagi pemerintah dan pelaku industri untuk memperkuat ketahanan pasar kerja bukan sekadar statistik yang menurun. (MU01)
![Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi sepanjang 2025-2026. Foto: Bareskrim Polri]](https://monitorupdate.com/wp-content/uploads/2026/04/Bareskrim-Polri-mengungkap-kasus-penyalahgunaan-BBM-dan-LPG-bersubsid.jpeg)
