MonitorUpdate.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai respons atas usulan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat.
Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan ratusan ribu buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
“Kita tidak akan biarkan rakyat di-PHK semena-mena. Bila perlu, negara akan turun tangan,” ujar Prabowo disambut sorak peserta aksi.
Prabowo menegaskan bahwa dirinya merasa dekat dengan kelompok pekerja. Ia menyebut buruh telah setia mendukungnya dalam lima kali pencalonannya sebagai presiden.
“Dari lima kali saya ikut Pilpres—empat kali kalah dan sekali menang—buruh selalu bersama saya. Maka saya anggap diri saya sebagai presiden buruh, presiden petani, presiden nelayan, presiden orang-orang kecil,” tegasnya.
Dewan Kesejahteraan Buruh dan Janji Sahkan UU PPRT
Dalam momen tersebut, Prabowo juga mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan ini akan beranggotakan tokoh-tokoh buruh dan bertugas memberikan masukan kepada presiden mengenai regulasi dan undang-undang yang dinilai merugikan pekerja.
Tak hanya itu, Prabowo juga berjanji akan segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), yang telah lama tertunda pembahasannya di parlemen.
“Dalam waktu tiga bulan, saya targetkan UU PPRT bisa disahkan,” katanya.
Presiden juga menyambut baik usulan terkait perlindungan tenaga kerja sektor kelautan, dan akan mempertimbangkan regulasi khusus untuk pekerja di laut.
Soal Outsourcing dan Kepentingan Investor
Mengenai sistem outsourcing yang kerap dikeluhkan buruh, Prabowo menyatakan komitmennya untuk menghapus praktik tersebut. Namun ia mengingatkan pentingnya keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kepastian bagi investor.
“Kita harus realistis. Kita ingin melindungi buruh, tapi juga harus menjaga agar investor tidak lari,” ujarnya.
KSPSI: Pemerintah Harus Berpihak
Sebelumnya, Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat dalam orasinya menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, termasuk pembentukan Satgas PHK, percepatan pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, serta pengesahan UU PPRT.
Jumhur mengapresiasi sikap Prabowo yang dinilai berpihak kepada rakyat kecil. “Karena Bapak bersama kami, insya Allah masa depan buruh akan lebih cerah,” ujarnya.
Tokoh Negara dan Duta Besar Turut Hadir
Sejumlah pejabat tinggi negara hadir dalam peringatan Hari Buruh tersebut, antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Budi Gunawan, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Turut hadir pula Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan 22 atase tenaga kerja dari negara-negara sahabat. (mu01)
