MonitorUpdate.com – Pemerintah Kabupaten Tangerang resmi meluncurkan program sekolah swasta gratis untuk jenjang SD dan SMP. Sebanyak 178 sekolah yang tersebar di seluruh kecamatan kini mulai membuka diri bagi siswa tanpa memungut biaya.
Namun di balik antusiasme warga, muncul pertanyaan: apakah ini solusi jangka panjang atau sekadar tambal sulam atas masalah klasik zonasi dan keterbatasan daya tampung sekolah negeri?
Peluncuran program ini dilakukan Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, pada Rabu, 2 Juli 2025, di GSG Tigaraksa. Ia menyebut kebijakan ini sebagai “hari bersejarah” bagi dunia pendidikan di Kabupaten Tangerang. “Tidak boleh ada lagi anak yang tidak bisa sekolah hanya karena sekolah negeri penuh,” ujarnya.
Sebanyak 49.719 siswa ditargetkan dapat tertampung tahun ini—terdiri dari 15.854 siswa SD dan 33.865 siswa SMP. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Rp40 miliar untuk enam bulan pertama program ini, dan berjanji memperluas jangkauan pada 2026 hingga 2027 hingga seluruh sekolah swasta tingkat dasar dan menengah benar-benar gratis.
Kebijakan ini disambut gembira oleh masyarakat. Seperti yang dirasakan Yeyen, seorang ibu rumah tangga di Pasar Kemis. “Alhamdulillah, saya sudah nggak khawatir lagi kalau anak saya nggak lulus di sekolah negeri. Apalagi sekolah swasta seperti SMP Bina Potensi dekat rumah juga sudah masuk daftar sekolah gratis,” tuturnya.
Namun, di balik euforia, sejumlah pemerhati pendidikan menilai program ini belum menyentuh akar persoalan pendidikan, khususnya distribusi sekolah negeri yang belum merata dan ketimpangan kualitas antar sekolah.
“Program ini bagus, tetapi jangan sampai jadi legitimasi untuk membiarkan kondisi sekolah negeri tetap stagnan. Pemerintah tetap punya kewajiban memperluas dan meningkatkan kualitas sekolah negeri,” kata seorang pengamat pendidikan dari LSM Pendidikan Untuk Semua.
Pemerintah Kabupaten Tangerang memang terlihat ambisius. Namun pengawasan terhadap pelaksanaan program ini juga menjadi penting. Pasalnya, tidak sedikit sekolah swasta yang dikhawatirkan akan mengalami kesulitan menyesuaikan kualitas jika tidak didukung pendampingan serius.
Kebijakan ini menjadi babak baru dalam upaya meretas ketimpangan akses pendidikan di daerah penyangga ibu kota. Namun, apakah kebijakan ini cukup kuat menopang beban sistem pendidikan yang selama ini timpang? Waktu yang akan menjawabnya. (01MU)
