MonitorUpdate.com – Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan itu diambil setelah sidang isbat digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026) malam.
Penetapan tersebut berbeda dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang lebih dulu menetapkan awal Ramadan pada Rabu, 18 Februari 2026. Sementara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengikuti keputusan pemerintah, yakni Kamis (19/2/2026).
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan keputusan pemerintah didasarkan pada hasil hisab dan laporan rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.
Baca Juga: Bukan 19 Februari, Muhammadiyah Tetapkan Puasa Ramadan 2026 Mulai 18 Februari
“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers usai sidang isbat.
Hilal Tak Terlihat di Puluhan Titik
PBNU menyatakan telah menerima laporan dari 45 titik rukyatul hilal yang dikoordinasikan Lembaga Falakiyah di seluruh Indonesia. Hasilnya, tidak satu pun menyatakan melihat hilal saat magrib, Selasa (17/2/2026).
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan seluruh laporan tersebut telah diverifikasi sebelum keputusan diumumkan.
“Telah lengkap masuk laporan dari tim rukyatul hilal… dan semuanya menyatakan tidak melihat hilal,” kata Yahya dalam konferensi pers di Kantor Pusat PBNU.
Dengan tidak terpenuhinya kriteria imkanur rukyat, maka bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari (istikmal), sehingga Ramadan dimulai Kamis.
Muhammadiyah Gunakan Kalender Global
Berbeda dengan pemerintah dan PBNU, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki dengan pedoman Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Keputusan itu tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025.
Melalui pendekatan astronomi global, Muhammadiyah menerapkan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Artinya, penetapan awal bulan hijriah tidak lagi bergantung pada batas geografis negara.
Secara astronomis, posisi bulan dinilai telah memenuhi kriteria wujudul hilal versi Muhammadiyah, sehingga 1 Ramadan ditetapkan lebih awal, yakni Rabu (18/2/2026).
Perbedaan Berulang, Pemerintah Minta Publik Tenang
Perbedaan awal Ramadan bukan hal baru di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, disparitas metode hisab dan rukyat kerap memunculkan selisih satu hari antara pemerintah dan Muhammadiyah.
Nasaruddin menegaskan perbedaan tersebut tidak perlu dimaknai sebagai konflik.
“Indonesia sudah berpengalaman berbeda tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah,” ujarnya.
Ia mengimbau umat Islam tetap menjaga toleransi dan saling menghormati pilihan masing-masing.
Di tengah dinamika tersebut, publik kini menanti apakah penetapan Idulfitri 1447 H juga akan kembali berbeda atau justru serempak. Sejumlah pengamat menilai, belum adanya otoritas tunggal kalender hijriah nasional menjadi akar persoalan yang terus berulang setiap tahun.
Ramadan 1447 H pun dimulai dalam dua versi tanggal. Namun seperti tahun-tahun sebelumnya, perbedaan diyakini tak akan menghalangi umat menjalankan ibadah dengan khusyuk — selama kedewasaan kolektif tetap dijaga. (MU01)
