MonitorUpdate.com – Ratusan siswa keracunan massal akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu kritik keras. Pemerintah meminta maaf dan menjanjikan evaluasi, namun sorotan kini melebar: dengan anggaran triliunan rupiah, mengapa pengawasan begitu rapuh, dan siapa sebenarnya yang diuntungkan dari proyek raksasa ini?
Program MBG yang dipromosikan sebagai “investasi gizi generasi muda” kembali bermasalah. Alih-alih menyehatkan, rentetan kasus keracunan massal menimpa ribuan siswa di berbagai daerah dalam sebulan terakhir.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf pemerintah. “Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional (BGN) memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (19/9/2025).
Baca juga: 5.000 Dapur MBG Diduga Fiktif, DPR Desak BGN Buka Data ke Publik
Prasetyo menambahkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lalai akan disanksi, meski memastikan operasional program tetap berjalan. “Kalau memang ada faktor kesengajaan atau kelalaian dalam melaksanakan SOP, tentunya akan ada sanksi,” ujarnya.
Gelombang Kasus
Sejumlah kasus keracunan tercatat menimpa siswa dalam jumlah besar:
1. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (17/9/2025): 251 siswa keracunan usai menyantap menu MBG.
2. Tual, Maluku (18/9/2025): belasan siswa SD dilarikan ke rumah sakit.
3. Garut, Jawa Barat (17/9/2025): 194 pelajar jatuh sakit, 19 dirawat intensif.
4. Lebong, Bengkulu (27/8/2025): 427 siswa dari PAUD hingga SD mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi menu MBG.
Deretan insiden ini menimbulkan pertanyaan publik: seberapa serius standar keamanan pangan ditegakkan dalam program berskala nasional ini?
Anggaran Triliunan, Tender Bermasalah?
Program MBG bukan proyek kecil. Tahun anggaran 2025, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp120 triliun untuk membiayai distribusi makanan ke jutaan pelajar dari PAUD hingga SMA di seluruh Indonesia. Skala besar ini membuat MBG menjadi ladang basah bagi ribuan vendor penyedia makanan di daerah.
Namun mekanisme pengadaan dan distribusi justru disorot. Sejumlah pengamat menilai proses tender kerap dikebut demi mengejar target, sehingga membuka ruang bagi penyedia dengan kapasitas minim. Audit independen atas kualitas dan keamanan makanan pun belum terlihat jelas.
“Ketika anggaran jumbo digelontorkan tanpa sistem kontrol ketat, risiko penyalahgunaan sangat besar. Vendor asal-asalan bisa lolos, dan ujungnya anak-anak yang jadi korban,” kata seorang peneliti kebijakan pangan yang enggan disebutkan namanya.
Risiko Konflik Kepentingan
Selain lemahnya pengawasan, ada pula kekhawatiran soal konflik kepentingan. Pemilihan vendor MBG di sejumlah daerah diduga melibatkan perusahaan yang dekat dengan pejabat lokal. Jika benar, praktik ini tidak hanya merusak integritas program, tetapi juga mengorbankan keselamatan siswa.
Janji Evaluasi vs Tuntutan Transparansi
Permintaan maaf pemerintah memang langkah awal, namun publik kini menagih lebih: transparansi penuh soal standar distribusi makanan, daftar penyedia di setiap daerah, hingga mekanisme audit independen. Tanpa itu, janji evaluasi berisiko hanya jadi retorika.
Dengan anggaran raksasa dan target penerima jutaan siswa, program MBG adalah proyek gizi sekaligus proyek politik. Pertanyaannya, apakah pemerintah sanggup memastikan anggaran triliunan benar-benar dipakai untuk memberi makan sehat—atau justru berubah jadi skandal besar dengan korban para siswa?
(MU01)
