MonitorUpdate.com – Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali mengguncang tubuh Kejaksaan Agung dengan rotasi besar-besaran yang melibatkan 73 pejabat struktural, termasuk pergantian 17 kepala kejaksaan tinggi (Kajati) di seluruh Indonesia. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus promosi jabatan menjelang akhir tahun 2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan upaya memperkuat dan menyegarkan jajaran internal penegak hukum untuk meningkatkan kinerja dan integritas.
Baca Juga: Akun Instagram Kejagung Diretas, Tiba-Tiba Promosi Kasino Online
Daftar Kajati baru memuat nama-nama yang sudah dan sedang dikenal publik berkat kiprahnya menangani kasus korupsi berskala besar. Beberapa nama baru yang mengejutkan hadir dengan catatan prestasi di wilayah masing-masing. Berikut nama 17 Kajati yang dilantik:
1. Tiyas Widiarto (Kalimantan Selatan)
2. Emilwan Ridwan (Kalimantan Barat)
3. Jacob Hendrik Pattipeilohy (Sulawesi Utara)
4. Ketut Sumedana (Sumatera Selatan)
5. Chatarina Muliana (Bali)
6. Muhibuddin (Sumatera Barat)
7. Roch Adi Wibowo (Nusa Tenggara Timur)
8. Didik Farkhan Alisyahdi (Sulawesi Selatan)
9. Siswanto (Jawa Tengah)
10. Bernadeta Maria Erna Elastiyani (Banten)
11. Hermo Dekristo (Jawa Barat)
12. Sugeng Hariadi (Jambi)
13. Sutikno (Riau)
14. I Gde Ngurah Sriada (DIY)
15. Yudi Indra Gunawan (Kalimantan Utara)
16. Rudy Irmawan (Maluku)
17. Sufari (Maluku Utara)
Selain perubahan di tingkat daerah, beberapa pejabat penting di pusat juga mengalami pergeseran strategis. Misalnya, Sofyan yang sebelumnya Wakil Kajati Sumut kini menjabat Kepala Pusat Penyelesaian Aset di Badan Pemulihan Aset Kejagung, dan Chaerul Amir yang berpindah menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Pergantian ini dinilai sebagai penataan ulang jalur komando hukum dalam menghadapi dinamika politik akhir tahun.
Meski disebut sebagai penyegaran organisasi, rotasi ini tak luput dari sorotan analis hukum yang melihatnya memiliki unsur politis dan strategis, khususnya menjelang masa transisi pemerintahan. Pergeseran ini juga diharapkan bisa memperkuat soliditas internal korps Adhyaksa serta memperbaiki jalannya penegakan hukum di wilayah-wilayah strategis.
Publik kini mengharapkan langkah yang diambil Jaksa Agung Burhanuddin dapat menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum di daerah. Tidak sekadar pergantian nama di atas kertas, namun benar-benar membawa perubahan nyata dalam penegakan hukum yang adil dan transparan. (MU01)
