MonitorUpdate.com – Evaluasi dari MSCI dan perubahan outlook oleh Moody’s memantik alarm serius bagi pasar modal Indonesia. Dalam diskusi publik yang digelar Universitas Paramadina, para ekonom menilai gejolak di bursa bukan sekadar sentimen jangka pendek, melainkan refleksi problem tata kelola dan risiko fiskal yang belum sepenuhnya teratasi.
Diskusi bertajuk “Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s” yang digelar daring, Rabu (18/2/2026), membedah arah investasi nasional di tengah tekanan global dan dinamika kebijakan domestik.
“Pasar Modal Itu Bendungan Besar”
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menyebut pasar modal sebagai sektor paling sensitif dalam ekosistem ekonomi.
“Pasar modal adalah koneksi modal keuangan dengan pasar global. Ia seperti bendungan besar yang bisa mengairi dunia usaha,” ujarnya.
Baca Juga: OJK–Kemenkeu Dorong Pemeringkat Kredit Alternatif, UMKM Masih Sulit Akses Modal?
Didik mengingatkan, sejarah menunjukkan bagaimana pasar modal membesarkan korporasi nasional—dari First Media hingga Gojek—melalui mobilisasi modal publik. Namun ia memberi peringatan keras atas kondisi terkini.
“Pasca momen MSCI, ada sinyal bahwa pasar modal kita sedang tidak sehat. Jika pasar bergejolak, itu biasanya karena ada persoalan di ekosistem ekonomi, termasuk persepsi terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal,” tegasnya.
Ia mengibaratkan pasar modal seperti “kerang hijau” yang menyerap polusi. Jika sektor ini terguncang, maka ada gangguan yang lebih dalam pada tata kelola dan stabilitas kebijakan.
Outflow US$14 Miliar, Alarm Serius
Ekonom Paramadina, Wijayanto Samirin, memaparkan bahwa periode 2025 hingga kuartal III-2026 mencatat arus keluar portofolio (net outflow) sekitar US$14 miliar—angka yang jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, turbulensi di pasar saham hanyalah puncak gunung es.
“Ketika pasar modal bermasalah, hampir pasti sektor lain lebih bermasalah. Ini bukan sekadar fluktuasi biasa,” jelas Wijayanto.
Ia juga menyoroti penurunan outlook oleh Moody’s pada 5 Februari lalu, yang disebut terkait sovereign selling dan kekhawatiran terhadap risiko fiskal. Baik MSCI maupun Moody’s, kata dia, menekankan isu governance, prediktabilitas kebijakan, serta konsistensi reformasi struktural.
“Sejak beberapa tahun lalu, isu tata kelola sudah sering diingatkan. Pembelajarannya, kita harus responsif sebelum sinyal negatif datang dari luar,” ujarnya.
Pemerintah Klaim On Track
Di sisi lain, CEO Investortrust, Primus Dorimulu, menilai arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo masih berada di jalur yang tepat. Ia menunjuk pertumbuhan PDB kuartal IV-2025 yang mencapai 5,39 persen (yoy) sebagai indikator fundamental yang relatif solid.
Menurut Primus, respons fiskal dan moneter mulai terlihat, termasuk langkah injeksi likuiditas perbankan untuk menutup kesenjangan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan kredit.
“Fundamental ekonomi kita tidak selemah persepsi pasar. Tantangannya adalah menjaga kepercayaan dan konsistensi kebijakan,” katanya.
Reformasi BEI hingga Transparansi UBO
Merespons evaluasi MSCI, pemerintah disebut menyiapkan sejumlah langkah reformasi pasar modal, antara lain:
Peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen
Transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO)
Penegakan hukum pasar modal yang lebih tegas
Demutualisasi Bursa Efek Indonesia
Revisi aturan investasi asuransi dan dana pensiun
Penguatan transparansi data Kustodian Sentral Efek Indonesia
Selain itu, sinergi kelembagaan antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Self-Regulatory Organizations (SRO) menjadi fokus untuk memperbaiki persepsi investor global.
Tantangan 2026: Stabilitas atau Volatilitas?
Diskusi yang dipandu M. Rosyid Jazuli itu menyimpulkan bahwa 2026 menjadi tahun krusial bagi pasar modal Indonesia. Tekanan eksternal—mulai dari suku bunga global hingga ketidakpastian geopolitik—masih membayangi. Namun faktor domestik dinilai lebih menentukan.
Jika reformasi tata kelola berjalan konsisten dan risiko fiskal terkendali, pasar berpotensi rebound. Sebaliknya, inkonsistensi kebijakan dapat memperpanjang tekanan dan mendorong capital outflow lanjutan.
Di tengah kompetisi menarik dana global, Indonesia tak lagi bisa mengandalkan retorika optimisme. Pasar menuntut kepastian, transparansi, dan disiplin kebijakan.
Karena dalam logika investor, kepercayaan bukan sekadar narasi—melainkan prasyarat utama aliran modal. (MU01)
