MonitorUpdate.com – Penanganan darurat tumpukan sampah di sejumlah ruang publik Kota Tangerang Selatan kembali menegaskan satu persoalan lama: krisis pengelolaan sampah yang belum terselesaikan dari hulu ke hilir. Meski Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel mengklaim situasi terkendali lewat penutupan terpal dan penyemprotan penetral bau, sampah masih terlihat menggunung di beberapa titik strategis.
Pantauan di bawah Flyover Ciputat dan kawasan Puskesmas Serpong, tumpukan sampah belum sepenuhnya terangkut hingga Selasa (16/12/2025). Bau menyengat memang berkurang, namun volume sampah yang masih berada di ruang publik memunculkan kekhawatiran warga, terutama soal kesehatan dan kenyamanan lingkungan.
Langkah cepat ini sebelumnya dijelaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel, Bani Khosyatullah, sebagai upaya menekan dampak langsung ke masyarakat sembari menunggu pembenahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang.
Baca Juga: Sampah Menggunung di Ruang Publik, Pemkot Tangsel Pilih Langkah Darurat
Namun, berulangnya penanganan darurat menguatkan kritik bahwa kebijakan persampahan Tangsel masih bersifat reaktif. Penutupan terpal dan penyemprotan bau dinilai hanya menahan dampak, bukan menyelesaikan akar persoalan, mulai dari keterbatasan daya tampung TPA, ketergantungan pada satu lokasi pembuangan, hingga lemahnya pengurangan sampah dari sumber.
Sebagai kota dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi tinggi, Tangsel setiap hari menghasilkan timbulan sampah dalam jumlah besar. Ketika sistem pengangkutan atau pengolahan terganggu, dampaknya cepat terasa di ruang-ruang publik, dari jalan protokol hingga fasilitas kesehatan.
Sejumlah warga menilai pola seperti ini terus berulang tanpa solusi jangka panjang yang jelas. “Kalau cuma ditutup terpal, itu bukan solusi. Masalahnya tetap ada, tinggal nunggu waktu muncul lagi,” kata seorang warga Ciputat.
Situasi ini juga menjadi ujian bagi komitmen Pemkot Tangsel dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan. Tanpa percepatan pembenahan TPA Cipeucang, diversifikasi lokasi pengolahan, serta penguatan pemilahan dan pengurangan sampah rumah tangga, langkah darurat berpotensi terus menjadi pilihan utama—bukan jalan keluar.
Kondisi tersebut menunjukkan, krisis sampah di Tangsel bukan semata persoalan teknis lapangan, melainkan cerminan kebijakan yang belum sepenuhnya mampu menjawab tekanan volume sampah perkotaan yang terus meningkat. (MU01)
