MonitorUpdate.com — Senator DPD RI asal DKI Jakarta, Dailami Firdaus menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan sejumlah capaian positif, terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan masih ada pekerjaan rumah besar yang perlu dibenahi, yakni pemerataan ekonomi dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Menurut Dailami, stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia yang cukup kuat. Ia menilai kebijakan hilirisasi, penguatan industri dalam negeri, dan ketahanan pangan telah berada di jalur yang tepat.
“Pertumbuhan ekonomi ini harus benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu,” ujar Dailami dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).
Ia menambahkan, keberhasilan ekonomi semestinya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, kesejahteraan tidak cukup diukur dari bantuan sosial, tetapi juga dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan layak.
Soroti Program Makan Bergizi Gratis
Dailami mengapresiasi program unggulan pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai visioner dalam menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem. Meski begitu, ia menekankan pentingnya pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak membebani fiskal daerah.
“Program MBG harus diawasi agar transparan dan efektif. Pemerintah pusat perlu menggandeng pemerintah daerah serta masyarakat sipil,” katanya.
Pendidikan dan Penegakan Hukum
Dailami juga menilai pendidikan menjadi kunci utama peningkatan kesejahteraan keluarga. Ia berharap seluruh anak Indonesia dapat menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi tanpa terkendala faktor ekonomi.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih. “Hukum harus menjadi pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan,” tegasnya.
Apresiasi Kementerian Haji dan Umrah
Dailami turut mengapresiasi langkah Presiden Prabowo membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Menurutnya, kebijakan ini dapat memperbaiki tata kelola ibadah haji dan memangkas waktu tunggu. “Ini kebijakan yang mulia karena menyangkut salah satu rukun Islam,” ujarnya.
Dorong Pemerintahan Bersih dan Akuntabel
Dailami juga menilai ketegasan Presiden Prabowo terhadap menteri yang tidak disiplin menunjukkan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan efektif. “Good governance dan clean government harus dijalankan secara nyata,” katanya.
Menutup pandangannya, Dailami optimistis pemerintahan Prabowo-Gibran dapat membawa Indonesia menuju kemajuan yang berkeadilan. “Satu tahun pertama menunjukkan arah yang baik. Ke depan, fokus perlu diperkuat pada tata kelola, pemerataan, dan penegakan hukum yang konsisten agar visi Indonesia Emas 2045 tercapai,” pungkasnya. (MU01)
