MonitorUpdate.com – Ketua Gerakan Depok Bersatu (GEDOR), Eman Sutriadi, mengkritik keras ketimpangan akses pendidikan di Kota Depok yang kembali mencuat seiring padatnya pendaftar di sekolah negeri. Ia menilai, persoalan klasik ini sudah seharusnya menjadi alarm bagi Pemerintah Kota Depok untuk segera bertindak konkret.
“Faktanya, tidak semua keluarga di Depok mampu membayar uang masuk dan iuran bulanan sekolah swasta. Padahal, konstitusi kita jelas menyatakan bahwa pendidikan dasar adalah hak setiap warga negara dan pembiayaannya ditanggung oleh negara,” tegas Eman dalam pertemuan di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Depok pada akhir Juni 2025 lalu.
Mengacu pada Pasal 31 UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Eman menekankan bahwa negara tidak boleh abai terhadap hak pendidikan warganya. Menurutnya, keterbatasan daya tampung sekolah negeri memperlihatkan adanya ketimpangan serius antara permintaan layanan pendidikan dengan kapasitas penyediaan yang dimiliki pemerintah daerah.
“Tingginya pendaftar di SMP negeri mencerminkan betapa besarnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. Tapi kepercayaan ini bisa hancur kalau pemerintah tidak hadir memberikan solusi,” katanya.
GEDOR pun mendorong Pemkot Depok untuk mengambil langkah strategis agar kasus serupa tidak berulang setiap tahun. Di antaranya dengan menambah kuota di sekolah negeri melalui optimalisasi ruang kelas, penerapan sistem shift belajar, atau pembangunan unit sekolah baru di kawasan padat penduduk.
Tak hanya itu, Eman juga mengusulkan agar Pemkot memberikan subsidi pendidikan bagi siswa tidak mampu yang gagal masuk sekolah negeri.
“Jika tak bisa ditampung di sekolah negeri, maka jangan biarkan mereka putus sekolah. Pemerintah harus hadir lewat skema subsidi untuk sekolah swasta. Itu bentuk konkret negara hadir dalam pendidikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sistem pendidikan di wilayah urban seperti Depok masih jauh dari kata merata dan inklusif, meskipun kebutuhan masyarakat semakin mendesak dari tahun ke tahun.
“Ini bukan semata persoalan teknis, ini soal keadilan. Setiap anak berhak atas pendidikan, dan negara harus memastikan itu tidak jadi sekadar slogan,” tegasnya.
GEDOR berharap agar Pemkot Depok segera mengambil kebijakan yang berpihak pada warga, terutama kalangan tidak mampu, agar pendidikan tidak menjadi hak istimewa bagi segelintir orang saja. (01MU)
