MonitorUpdate.com – Kepercayaan publik terhadap dunia peradilan Indonesia dinilai terus menurun dalam satu dekade terakhir.
Praktik mafia hukum yang melibatkan aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, advokat, hingga hakim dan lembaga antirasuah seperti KPK, disebut semakin meluas dan dibiarkan tanpa solusi nyata.
“Mafia hukum bukan lagi isu tersembunyi. Ini sudah menjadi penyakit sistemik yang merusak keadilan di akar terdalam,” ujar Jimly Asshiddiqi lewat akun X -nya @JimliAS pada Senin (22/7/2025). Ia menekankan bahwa fenomena ini tidak bisa lagi diatasi dengan solusi tambal sulam.
Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) ini, sudah saatnya dilakukan reformasi total terhadap cabang kekuasaan kehakiman.
Bukan hanya sekadar menaikkan gaji atau tunjangan aparat hukum, tetapi melakukan pembenahan menyeluruh atas sistem peradilan secara struktural dan budaya.
“Tanpa reformasi menyeluruh—dari rekrutmen hingga akuntabilitas dan pengawasan—keadilan akan terus diperjualbelikan, dan publik akan makin apatis terhadap hukum,” tambahnya.
Jimly yang juga Mantan Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) ini, juga menegaskan bahwa desakan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap berbagai skandal hukum yang melibatkan aparat penegak hukum belakangan ini, yang memperkuat kesan bahwa mafia hukum bukan sekadar teori konspirasi, melainkan kenyataan yang mengancam integritas negara hukum.
(mu01)
