MonitorUpdate.com – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) memantik sorotan publik.
Sejumlah pos belanja dengan angka fantastis—mulai dari suvenir Rp20 miliar, konsumsi rapat Rp60 miliar, hingga perjalanan dinas Rp117 miliar—dipertanyakan efisiensinya.
Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, buru-buru memberi klarifikasi. Ia menyebut semua anggaran itu sah, sesuai aturan, dan sudah dipublikasikan sebagai bentuk transparansi.
Baca juga: 49 Titik Ruas Jalan di Tangsel Dibangun Bukan di Atas Tanah Pemkot, Kok Bisa?
“Pemkot Tangsel mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Kami berkomitmen memberikan penjelasan yang faktual, transparan, dan akuntabel,” kata Benyamin dalam keterangan resmi, Selasa (23/9/2025).
Suvenir Puluhan Miliar
Menurut Benyamin, anggaran suvenir Rp20,48 miliar dialokasikan ke seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan sepanjang tahun. Barang yang dibeli, katanya, bukan sekadar cendera mata seremonial, melainkan perlengkapan ibadah, penghargaan atlet, promosi kesehatan, hingga dukungan kelembagaan sekolah.
“Pembelian suvenir juga melalui UMKM lokal, agar roda ekonomi masyarakat ikut bergerak,” ujarnya.
Konsumsi Rapat Fantastis
Publik juga menyoroti anggaran konsumsi rapat dan pertemuan Rp60 miliar. Menurut Benyamin, dana itu dipakai untuk forum koordinasi lintas perangkat daerah, pertemuan strategis, hingga fasilitasi acara besar yang melibatkan masyarakat.
Beberapa di antaranya: pemberangkatan dan pemulangan 1.300 jemaah haji, perayaan hari besar nasional dan keagamaan, turnamen olahraga, kegiatan kepemudaan, hingga penanggulangan bencana. “Dalam kegiatan ini melibatkan puluhan ribu orang,” ujarnya.
Perjalanan Dinas Ratusan Miliar
Tak kalah besar, perjalanan dinas menelan Rp117 miliar. Dana tersebut digunakan 37 perangkat daerah, 7 kecamatan, 54 kelurahan, dan 207 UPT sekolah untuk pelatihan, bimbingan teknis, serta koordinasi pembangunan dengan pemerintah pusat maupun provinsi.
Anggaran ini juga mencakup 12 petugas haji daerah dan subsidi transportasi masyarakat peserta pelatihan maupun sosialisasi.
Pos Anggaran Lain
Beberapa pos lain dalam LKPD 2024 adalah:
Rp38 miliar untuk alat tulis kantor dan perlengkapan operasional 37 perangkat daerah, 3 RSUD, 35 puskesmas, dan 207 sekolah.
Rp731 juta untuk pemeliharaan jaringan listrik kantor. Sementara belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dipatok jauh lebih besar, yakni Rp538 miliar.
Rp136 juta bantuan sosial, dialokasikan untuk dua panti yang mengajukan proposal.
Komitmen Pengentasan Kemiskinan
Meski angka-angka fantastis itu menonjol, Pemkot Tangsel menekankan alokasi besar juga digelontorkan untuk program pengentasan kemiskinan Rp648,1 miliar.
Dana itu dipakai untuk perbaikan 500 rumah tidak layak huni setiap tahun, sanitasi dan MCK, jaminan kesehatan semesta (UHC) untuk 284 ribu warga, beasiswa, hingga pelatihan kerja.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan Tangsel memiliki angka kemiskinan terendah di Banten, 2,36 persen, serta tingkat pengangguran 5,09 persen, juga terendah di provinsi.
Klaim Transparansi
Pemkot Tangsel memastikan seluruh belanja daerah sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Mekanisme pengawasan juga dilakukan DPRD, Inspektorat, partisipasi masyarakat melalui forum publik, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ujar Benyamin.
Namun, di luar penjelasan resmi, pertanyaan publik masih menggantung: apakah belanja suvenir dan konsumsi rapat puluhan miliar benar-benar sejalan dengan semangat efisiensi anggaran?
(MU01)
