MonitorUpdate.com – Pemerintah menyiapkan anggaran jumbo sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri pada 2026. Nilainya melonjak lebih dari 10 persen dibandingkan tahun lalu.
Kepastian anggaran itu disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dalam ajang Indonesia Economic Outlook yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026). “THR ASN/TNI/Polri Rp55 triliun,” ujar Purbaya dalam paparannya.
Cair Awal Ramadan, Tanggal Belum Final
Meski anggarannya sudah dipastikan, pemerintah belum mengumumkan tanggal pencairan THR 2026. Purbaya hanya memberi sinyal bahwa pencairan ditargetkan pada awal Ramadan.
“Ada pasti nanti, tapi saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” katanya.
Jika merujuk pada pola tahun-tahun sebelumnya, THR biasanya dicairkan 10–14 hari sebelum Idulfitri untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendongkrak konsumsi domestik.
Naik 10,22 Persen dari 2025
Anggaran Rp55 triliun tersebut naik sekitar 10,22 persen dibandingkan alokasi THR 2025 yang sebesar Rp49 triliun. Kenaikan ini mencerminkan dua hal: penyesuaian belanja pegawai serta strategi pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga.
Sebagaimana diketahui, konsumsi domestik masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional, terutama pada kuartal I dan II saat periode Ramadan dan Lebaran.
Stimulus Serentak: MBG hingga Dana Bencana
THR bukan satu-satunya instrumen belanja negara yang dikucurkan pada awal 2026. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah program stimulus dan akselerasi ekonomi, antara lain:
Rp62 triliun untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Rp6 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra
Rp13 triliun tambahan paket stimulus ekonomi
Dengan demikian, total komitmen belanja tambahan yang diumumkan dalam forum tersebut mencapai Rp136 triliun.
Dorong Daya Beli atau Bebani APBN?
Secara fiskal, peningkatan anggaran THR ini menjadi bagian dari strategi countercyclical spending. Namun, di sisi lain, publik juga menanti kejelasan ruang fiskal pemerintah di tengah kebutuhan pembiayaan program prioritas dan tekanan belanja sosial.
Kenaikan anggaran THR yang konsisten tiap tahun menimbulkan pertanyaan klasik: sejauh mana efektivitasnya dalam mendorong konsumsi jangka panjang, dan bagaimana dampaknya terhadap defisit APBN 2026?
Hingga saat ini, pemerintah belum memaparkan detail skema pencairan maupun komponen THR yang akan diberikan—apakah termasuk tunjangan kinerja penuh atau disesuaikan.
Yang pasti, dengan nilai Rp55 triliun, THR 2026 menjadi salah satu injeksi likuiditas terbesar di awal tahun—dan berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi menjelang Lebaran. (MU01)
