MonitorUpdate.com – Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini mengusulkan konsep “Pilkada Jalan Tengah” sebagai alternatif sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Skema ini dinilai mampu menekan biaya politik yang membengkak sekaligus memutus ketergantungan kandidat kepala daerah pada cukong dan praktik politik uang.
Gagasan tersebut disampaikan Prof. Didik dalam paparan publik di Jakarta, Senin (30/12/2025), di tengah sorotan tajam terhadap pilkada langsung yang dinilai kian jauh dari nilai demokrasi substantif.
“Pilkada langsung hari ini telah menyimpang. Biaya kampanye sangat mahal, penuh persaingan kotor, dan berujung pada politik uang yang merusak tatanan negara,” ujar Prof. Didik.
Baca Juga : Muzakir Zuhri: Partisipasi Publik Tak Boleh Hilang dalam Sistem Pilkada Lewat DPRD
Dua Tahap, Rakyat Tetap Menentukan
Dalam konsep Pilkada Jalan Tengah, Prof. Didik menawarkan metode campuran (mixed method) yang membagi proses pemilihan kepala daerah ke dalam dua tahap.
Tahap pertama adalah tahap elektoral, yang berlangsung bersamaan dengan pemilihan legislatif. Pada tahap ini, rakyat memilih calon anggota DPRD, dan tiga peraih suara terbanyak di suatu daerah otomatis menjadi kandidat kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.
“Rakyat tetap menentukan. Kandidat kepala daerah memiliki legitimasi elektoral nyata karena dipilih langsung oleh pemilih,” jelasnya.
Tahap kedua adalah tahap institusional, yakni pemilihan satu dari tiga kandidat tersebut oleh DPRD yang telah terbentuk. Dengan mekanisme ini, pemilihan kepala daerah tidak sepenuhnya dilepaskan dari suara rakyat, namun juga disaring melalui institusi perwakilan.
Prof. Didik menegaskan, skema ini bukan kembali ke pilkada tertutup ala Orde Baru, melainkan bentuk demokrasi berlapis (two-step legitimacy) yang dirancang untuk meminimalkan praktik politik uang dalam pemilihan langsung.
Kritik Tajam: “Pelacuran Politik”
Prof. Didik melontarkan kritik keras terhadap realitas pilkada langsung saat ini. Menurutnya, tingginya biaya kampanye mendorong kandidat mencari sponsor besar, yang pada akhirnya harus “dibayar” setelah terpilih.
“Yang terjadi adalah praktik ilegal, pelacuran politik. Siapa yang punya uang bisa membeli suara, lalu setelah terpilih mengembalikannya lewat korupsi. Dari sini muncul ketergantungan kandidat pada cukong,” tegasnya.
Ia menilai pola tersebut menjadi salah satu akar maraknya korupsi di tingkat daerah pasca-pilkada.
Pengawasan Ketat Ala Pemilihan Paus
Untuk mencegah praktik suap dalam pemilihan oleh DPRD, Prof. Didik mengusulkan pengawasan superketat. Ia bahkan menyamakan mekanismenya dengan pemilihan Paus di Vatikan.
Menurutnya, anggota DPRD yang memiliki hak suara perlu dikendalikan dengan aturan ketat, mulai dari pengawasan CCTV, karantina selama proses pemilihan, hingga pengawasan langsung oleh KPK dan kejaksaan.
“Jumlah pemilik suara hanya 50–100 orang. Ini jauh lebih mudah diawasi dibandingkan jutaan pemilih dalam pilkada langsung,” katanya.
Selain itu, ia mendorong agar pemungutan suara DPRD bersifat terbuka dan disiarkan ke publik, disertai larangan keras transaksi politik, uji publik terhadap tiga kandidat, pemeriksaan rekam jejak, serta sanksi pidana berat bagi pelaku suap.
Risiko Politik Uang Lebih Rendah
Prof. Didik menilai, dibandingkan pilkada langsung yang memiliki biaya politik dan risiko politik uang sangat tinggi, metode campuran menawarkan biaya lebih rendah dengan risiko politik uang pada level menengah dan lebih terkendali.
Meski partisipasi rakyat tidak lagi terjadi pada hari pemilihan kepala daerah secara langsung, ia menilai kualitas demokrasi justru meningkat karena seleksi tidak hanya berbasis popularitas, tetapi juga kualitas institusional.
“Risiko oligarki yang biasanya muncul di masa kampanye akan bergeser ke parlemen, yang relatif lebih mudah diawasi,” ujarnya.
Melalui gagasan Pilkada Jalan Tengah, Prof. Didik berharap Indonesia dapat keluar dari lingkaran setan biaya politik mahal dan melahirkan pemerintahan daerah yang lebih bersih, efektif, dan berintegritas. (MU01)
