MonitorUpdate.com – Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di awal masa jabatan keduanya menuai sorotan tajam. Dalam diskusi publik yang digelar Universitas Paramadina bertajuk “100 Hari Trump: Tsunami Geopolitik dan Ekonomi Bagi Indonesia?”, para pakar memperingatkan dampak serius bagi perekonomian dan stabilitas global, termasuk Indonesia.
Diskusi yang berlangsung secara daring pada pekan pertama bulan ini, 2 Mei 2025, mengupas gejolak yang dipicu oleh lonjakan kebijakan unilateral Trump. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut kepemimpinan Trump ibarat sebuah reality show, yang semakin kontroversial, justru semakin digemari oleh sang presiden.
“Trump memanfaatkan kegaduhan sebagai strategi. Tapi dunia tak bisa terus bertahan dalam kekacauan,” ujar Wijayanto.
Ia menyoroti data ekonomi terbaru yang menunjukkan Amerika mengalami kontraksi -0,3% pada kuartal pertama 2025. JP Morgan bahkan memprediksi potensi resesi mencapai 40%. Penurunan impor AS dari Tiongkok hingga 80% turut memperparah situasi.
Sementara itu, indeks kepercayaan konsumen AS merosot ke angka 86—jauh di bawah batas normal 100. Namun Trump justru menolak mengakui krisis dan kembali menyalahkan Joe Biden.
Wijayanto mengungkap tiga dimensi dari “perang dagang” Trump: mempertahankan hegemoni AS, mengurangi defisit perdagangan, dan menekan defisit anggaran. Namun langkah-langkah ini, menurutnya, malah memperburuk beban fiskal.
Bagi Indonesia, kondisi ini bukan sekadar tontonan. “Sekitar 45% surplus ekspor kita berasal dari pasar AS. Kalau ekonomi AS goyah, kita pasti kena getahnya,” katanya.
Ia menekankan pentingnya reformasi besar-besaran di dalam negeri. “Kita butuh full-blown deregulation agar bisa bersaing dengan Vietnam yang kini jadi magnet investasi global.”
Lebih lanjut, Wijayanto menyoroti rendahnya tingkat kompleksitas produk ekspor Indonesia yang masih didominasi komoditas mentah seperti batu bara, nikel, dan minyak.
“Kalau mau naik kelas, Indonesia harus berani menata ulang regulasi, efisiensi logistik, dan menghapus premanisme ekonomi,” tegasnya.
Dunia Tanpa Kompas Multilateral
Dinna Prapto Raharja, pakar hubungan internasional dari Synergy Policies, menilai Trump telah mengobrak-abrik tatanan dunia. Dalam 100 hari pertama masa jabatan keduanya, Trump sudah menandatangani 142 Executive Order, rekor tertinggi sepanjang sejarah AS.
“Trump keluar dari WHO, Paris Agreement, memotong dana USAID, dan menghentikan bantuan luar negeri. Dunia masuk era baru yang sangat tidak pasti,” ujar Dinna.
Menurutnya, tatanan global yang dibangun sejak Perang Dunia II kini tergantikan oleh isolasionisme. Dampaknya, politik luar negeri Indonesia yang selama ini bebas-aktif kini menghadapi dilema baru: darurat diplomasi.
“Bahkan isu pertahanan pun kini jadi ajang kompetisi teknologi. Produk strategis seperti drone dan big data tidak lagi dipertukarkan, semua serba tertutup dan berisiko memicu pre-emptive strike,” ujarnya.
Ia juga mengkritik terpinggirkannya isu-isu kemanusiaan seperti HAM dan lingkungan hidup, yang menurutnya semakin kehilangan tempat dalam diskursus global di bawah bayang-bayang politik transaksional.
Trump Guncang Dalam Negeri
Sementara itu, pengamat politik AS Andi Mallarangeng menambahkan bahwa kegaduhan Trump tak hanya berdampak global, tapi juga memecah stabilitas domestik AS.
“Approval rating Trump jeblok, terburuk dalam 70 tahun terakhir. Inflasi melonjak akibat kelangkaan barang murah impor,” kata Andi.
Menurutnya, slogan Make America Great Again kini justru berbalik arah. Perang dagang membebani perusahaan dan konsumen AS sendiri.
Upaya Trump membalikkan arus globalisasi terbukti tidak mudah. Ketergantungan terhadap rantai pasok global masih sangat tinggi. Andi menilai tekanan menuju midterm election 2026 akan menjadi ujian besar bagi nasib politik Trump ke depan. (01/MU)
